Rencana perubahan regulasi menjadi perhatian pelaku usaha pada November 2026. Sejumlah aturan baru dan revisi berjalan bersamaan, mulai dari pemungutan pajak atas transaksi digital, pembebasan pajak bagi usaha mikro, revisi UU Kadin, hingga aturan cuti bersama dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru.
Rencana perubahan regulasi yang paling menyita perhatian adalah penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 9 November 2026. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana pelibatan perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan lokapasar dalam pemungutan pajak pada Rapimnas Kadin 2026, 29 Oktober 2026. "Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim. DJP Kementerian Keuangan kemudian menjelaskan kebijakan itu bukan pembentukan jenis pajak baru. DJP menerangkan mekanisme itu mengatur pemungutan PPN terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai objek pajak. Pada 25 September 2026, DJP telah menetapkan enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam pelaksanaan SPP-TDLN. Materi tentang Digital Marketing: Panduan Lengkap untuk Pemula, UMKM, dan Pebisnis Online
Pelaku usaha kecil mendapat kepastian di tengah perubahan regulasi pajak itu. Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan fasilitas pembebasan PPh tetap berlaku bagi pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp500 juta dalam satu tahun. Maman menyampaikan penjelasan itu di kantornya, 3 November 2026. Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berlaku sejak 1 Oktober 2026, dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto penjual di luar PPN dan PPnBM. Platform yang terlibat antara lain Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada, dengan pengecualian bagi pedagang orang pribadi beromzet hingga Rp500 juta setahun yang telah menyampaikan surat pernyataan. Ketentuan ini menjadi perlindungan bagi pelaku UMKM agar kewajiban perpajakan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan skala usaha mereka.
Perubahan regulasi juga menyentuh kelembagaan dunia usaha. Rencana pemerintah dan Kadin Indonesia memperluas keanggotaan bagi pengusaha mikro melalui revisi UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Salah satu skema yang disiapkan adalah keanggotaan gratis dan otomatis bagi pengusaha mikro pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB). Rencana itu menjadi agenda penting dalam pertemuan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Jakarta, 3 November 2026. Maman mengatakan melalui revisi regulasi itu, pengusaha mikro yang telah mengantongi NIB nantinya dapat menjadi anggota Kadin tanpa dikenakan iuran. Pembaruan aturan dinilai penting karena UU Kadin yang berlaku disahkan pada 1987, sebelum digitalisasi dan perdagangan elektronik berkembang pesat. Namun, skema keanggotaan otomatis bagi pengusaha mikro pemilik NIB belum berlaku, karena pelaksanaannya masih menunggu pembahasan dan pengesahan perubahan undang-undang. Makalah Digital Marketing: Pengertian, Manfaat, Strategi, dan Penerapannya dalam Dunia Bisnis
Rencana perubahan regulasi di bidang ketenagakerjaan juga menjadi perhatian pelaku usaha. Menperin Muhammad Sarmuji meminta perusahaan dan pelaku industri mematuhi aturan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru yang disahkan DPR RI pada Oktober 2026. Aturan itu menetapkan pelaksanaan cuti bersama tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan karyawan, dalam undang-undang terbaru yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Sarmuji menyatakan pemerintah perlu mempersiapkan penerapan ketentuan itu melalui koordinasi dengan pihak industri. UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2026, setelah revisi menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah merevisi yang harus diselesaikan pada Oktober 2026. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan ketentuan cuti bersama itu tidak mewajibkan seluruh perusahaan menerapkannya, karena ditujukan bagi perusahaan yang memiliki kebiasaan memberikan cuti bersama.
Di daerah, perubahan regulasi juga bergerak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan larangan peredaran rokok elektrik atau vape melalui revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019, dengan target rancangan peraturan daerah selesai akhir November 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan rencana itu dalam kegiatan mahasiswa di Kantor Dishub Sumut, Medan, 10 November 2026. Pemerintah provinsi juga membahas dukungan finansial bagi pelaku usaha terdampak pelarangan, dengan kredit khusus melalui Bank Sumut hingga Rp2 triliun. Di Banten, Komisi II DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja dan finalisasi Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil pada 10 November 2026. Salah satu poin yang dibahas adalah penyediaan ruang promosi produk usaha kecil paling sedikit 30 persen pada infrastruktur publik, seperti terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat istirahat, hingga pusat perbelanjaan. Rencana perubahan regulasi pada November 2026 menunjukkan pemerintah berupaya memperluas basis penerimaan negara sekaligus melindungi pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menanti kepastian serta sosialisasi atas aturan baru. Pemanfaatan Digital dalam Pembelajaran: Manfaat, Contoh, dan Strategi Penerapannya di Era Modern

