Gubernur Jawa Tengah membahas program pembangunan bersama DPRD dalam penyusunan anggaran daerah 2026. Ahmad Luthfi menegaskan penurunan dana transfer ke daerah tidak mengubah arah program prioritas Pemprov Jawa Tengah, dengan swasembada pangan sebagai fokus.
Pembahasan itu berlangsung saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2026. Penandatanganan dilakukan pada rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, 20 November 2025. Luthfi menegaskan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan. "Fokus tahun depan adalah swasembada pangan," tegasnya. Nota kesepakatan itu menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026. Ketua DPRD Jateng Sumanto menjelaskan penyesuaian anggaran dipengaruhi penurunan dana transfer pusat. "Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur, untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional," kata Sumanto. Dalam rapat yang sama, DPRD Jateng juga menyetujui Propemperda Tahun 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kemudian membeberkan fokus Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jateng, 29 September 2026. Raperda Perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk menyikapi dinamika daerah, nasional, dan global, agar anggaran disalurkan efektif dan efisien untuk mendongkrak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Raperda itu merupakan tindak lanjut atas Perubahan KUA serta PPAS APBD 2026 yang dibahas bersama Badan Anggaran DPRD. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80 persen, investasi Rp59,94 triliun, kemiskinan turun menjadi 9,21 persen, pengangguran terbuka 4,30 persen, dan inflasi Agustus 3,08 persen. UMKM Adalah: Pengertian, Jenis, Ciri-ciri, Manfaat, dan Strategi Mengembangkan Usaha di Era Digital
Sejalan dengan capaian itu, Gubernur Jawa Tengah meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional pada 2026. Dalam Perubahan APBD, dukungan didorong untuk sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, stabilisasi dan distribusi pangan, perlindungan dan permodalan petani, nelayan, dan pelaku usaha, serta edukasi pangan. Infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian, antara lain rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana prasarana, termasuk fasilitas sekolah. Pemprov Jateng juga mendorong kepatuhan pajak melalui relaksasi pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan pajak progresif.
Gubernur Jawa Tengah juga mematangkan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Pembahasan itu dilakukan dalam rapat di ruang kerjanya, 7 Oktober 2026. Luthfi meminta pelaksanaan gentengisasi disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah. Program gentengisasi tidak hanya mendukung program perumahan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing IKM genteng lokal Jawa Tengah. Program Genteng Jawa Tengah direncanakan diluncurkan akhir November 2026, dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng.
Kegiatan Luthfi pada 5 hingga 13 November 2026 menunjukkan pembangunan berjalan di banyak bidang. Pada 5 November, Luthfi meresmikan elektrifikasi penggilingan padi di Secang, Magelang, dan mengunjungi Desa Candirejo untuk mempromosikan 1.000 desa wisata. Pada 6 November, ia tampil di CNBC Indonesia membahas strategi menjadikan Jawa Tengah magnet investasi, dan menerima CNN Indonesia Awards 2026. Pada 9 November, ia memimpin penanaman 1.000 pohon mangrove di pesisir Semarang. Pada 11 November, ia bersama Wakil Menteri Investasi meresmikan Central Java Investment Desk. Pada 12 November, ia menandatangani nota kesepahaman perlindungan pekerja migran dengan Menteri P2MI, dan ikut memusnahkan 32,7 juta batang rokok ilegal. Pada 13 November, ia meninjau Jembatan Dengkeng di Klaten yang progresnya mencapai 91 persen. Sebutkan dan Jelaskan Minimal 5 Fungsi Pemasaran: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya dalam Dunia Bisnis
Jembatan Dengkeng menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang dibahas Gubernur Jawa Tengah bersama DPRD. Jembatan yang dibangun pada 1970 itu menghubungkan Cawas, Klaten, dengan Gunung Kidul, Yogyakarta, dan sering terendam banjir serta rusak karena usia dan beban lalu lintas. Jembatan baru bertipe rangka baja Wagner, panjang 40 meter dan lebar 9 meter, gelagar dinaikkan 2 meter, fondasi bored pile berdiameter 80 sentimeter sedalam 22 meter, dan jalan pendekat 150 meter. Pemprov Jateng mengalokasikan Rp20,6 miliar dari APBD 2026 untuk pembangunan kembali jembatan itu, dengan target selesai pada 21 Desember 2026.
Gubernur Jawa Tengah menegaskan pembangunan Jawa Tengah tidak boleh terhambat oleh perbedaan partai politik. Pesan itu disampaikan di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Sukoharjo, 5 September 2026. Luthfi mengatakan Pemprov Jawa Tengah kini membangun tradisi collaborative government, yakni pemerintahan yang mengedepankan kerja bersama dan mengesampingkan sekat politik dalam pembangunan. Di DPRD Jawa Tengah, seluruh fraksi dihimpun melalui Forum Berlian untuk menyatukan kekuatan legislatif dalam mengawal pembangunan. "Semua anggota DPRD tidak lagi kita bedakan partainya ketika bicara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Luthfi. Kolaborasi juga diperluas melalui Forum Senayan yang melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Penerapan Digital Marketing: Strategi Efektif untuk Mengembangkan Bisnis di Era Digital

