DPR Bahas Rancangan Undang-Undang yang Menjadi Perhatian Masyarakat

DPR bahas Rancangan Undang-Undang yang menjadi perhatian masyarakat, Gedung Nusantara I DPR RI
Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta. Foto: panoramio, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

DPR membahas rancangan undang-undang yang menjadi perhatian masyarakat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah RUU strategis masuk agenda, dengan RUU Perampasan Aset sebagai sorotan utama yang ditargetkan rampung pada November 2026.

DPR membahas RUU ini setelah masa reses berakhir pada 8 November 2026. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dibuka pada Selasa, 10 November 2026, melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menyampaikan DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif DPR. Beberapa yang menjadi prioritas adalah RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Puan menegaskan DPR berkomitmen mempercepat penyusunan RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah mengungkapkan empat RUU yang menjadi perhatian dalam masa persidangan mendatang. Keempatnya adalah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, serta RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana. Dasco menegaskan keempat agenda itu tidak boleh menjadi pulau-pulau hukum yang berdiri sendiri, dan harus saling terhubung dalam tata kelola negara. RUU Masyarakat Adat saat ini masih berada pada tahap penyusunan, sementara RUU Perampasan Aset sudah memasuki pembahasan bersama pemerintah. Digital Marketing Gaji Berapa? Penghasilan Profesi Digital Marketing di Indonesia

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi ujian komitmen DPR. RUU ini sebelumnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR pada Kamis, 5 November 2026, saat DPR masih menjalani masa reses. Dokumen itu diserahkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej kepada Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, didampingi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Ada 397 DIM yang mesti dibedah bersama, dengan 18 substansi baru. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyambut langkah itu sebagai bagian dari upaya mempercepat pembentukan regulasi mengenai perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Target penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini diupayakan lebih cepat dari rencana semula. Ketua Komisi III Habiburokhman berharap pembahasan dapat segera dituntaskan sehingga regulasi itu dapat disahkan pada November 2026, mendahului tenggat 15 Desember 2026 yang ditetapkan Puan Maharani. Dasco sebelumnya menyampaikan batas waktu paling lambat untuk RUU itu diketok di paripurna pada 15 Desember 2026. Untuk mengejar target itu, Habiburokhman menyatakan siap menggelar pembahasan secara maraton, termasuk rapat hingga malam hari, dan seluruh pembahasan dilaksanakan di Gedung DPR. Komisi III mengagendakan sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan berbagai elemen masyarakat pada Senin, 9 November 2026, termasuk dengan Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) hingga Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), sebelum melanjutkan pembahasan DIM. Digital Marketing: Pengertian, Manfaat, Strategi, dan Contohnya untuk Mengembangkan Bisnis

Pembahasan RUU Perampasan Aset juga menghasilkan sejumlah kesepakatan substansi baru. Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati ketentuan baru yang menegaskan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ketentuan itu diatur dalam substansi baru Pasal 6A yang diusulkan pemerintah. DPR dan pemerintah juga menyepakati perubahan judul RUU itu menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah pada 5 November 2026. Perubahan judul dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan sekaligus menegaskan tindak pidana korupsi menjadi fokus utama, mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam pembahasan Panja pada 9 November 2026, DPR dan pemerintah mengerucutkan 13 kriteria tindak pidana di luar korupsi menjadi enam jenis.

Meski target politiknya ambisius, target penyelesaian pada November 2026 belum berarti RUU itu telah menjadi undang-undang. Masih diperlukan penyelesaian pembahasan substansi serta persetujuan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Hingga pertengahan November 2026, DPR dan pemerintah masih membahas substansi RUU itu, termasuk batasan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Masa persidangan November-Desember 2026 menjadi periode penting bagi DPR untuk menunjukkan perkembangan konkret dari agenda-agenda yang telah diumumkan, dan publik menanti apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset benar-benar disahkan pada November seperti yang ditargetkan. Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *