Apakah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Sudah Berdampak pada Masyarakat? Jawaban singkatnya: sebagian sudah, sebagian belum. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, naik dari 5,29 persen pada kuartal II 2026. Angka itu melampaui perkiraan pasar 5,2 persen dan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Namun, angka agregat tidak selalu terasa sama di rumah tangga.
Apa saja bukti pertumbuhan sudah sampai ke masyarakat?
Bukti paling jelas ada di pasar kerja. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen, turun dari 4,85 persen pada Agustus 2025. Angkatan kerja tercatat 155,37 juta orang, dengan 147,99 juta orang bekerja dan 7,38 juta orang menganggur.
Investasi juga membuka lapangan kerja baru. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi kuartal III 2026 mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6 persen secara tahunan, dan menyerap 745.634 tenaga kerja.
Sektor jasa yang padat karya ikut bergerak. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,22 persen pada kuartal III 2026, tertinggi di antara seluruh lapangan usaha, didorong hunian hotel dan konsumsi di rumah makan. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 51,97 persen dari PDB, tumbuh 5,04 persen.
Mengapa upah terasa tidak naik?
Meski lapangan kerja bertambah, daya beli upah justru tergerus. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Agustus 2026 sebesar Rp3,42 juta per bulan, naik 2,55 persen dari Rp3,33 juta pada Agustus 2025. Kenaikan itu lebih kecil daripada inflasi tahunan Oktober 2026 yang tercatat 3,23 persen, sehingga upah rata-rata secara riil praktis tidak naik.
Tekanan terbesar datang dari harga pangan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 4,82 persen secara tahunan pada Oktober 2026, sedangkan transportasi 4,87 persen dan inflasi harga bergejolak mencapai 5,81 persen. Bagi keluarga berpendapatan rendah, angka-angka inilah yang terasa di pasar, bukan inflasi umum 3,23 persen.
Gambaran jangka panjangnya juga suram. Laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 mencatat upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi turun sekitar satu hingga dua persen setiap tahun sejak 2018, dan proporsi pekerja berpendapatan setara kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar tujuh persen pada 2025.
Apakah lapangan kerja yang tercipta berkualitas?
Di sinilah jawabannya menjadi lebih rumit. Sebagian besar pekerjaan yang tercipta bukan pekerjaan formal. BPS mencatat 85,73 juta orang atau 57,93 persen penduduk bekerja berada di sektor informal pada Agustus 2026, naik dari 57,80 persen pada Agustus 2025. Pekerja formal hanya 42,07 persen.
Jumlah pekerja setengah pengangguran juga naik. Sebanyak 12,84 juta orang atau 8,68 persen dari penduduk bekerja bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan, naik dari 7,91 persen pada Agustus 2025.
Definisi bekerja menurut BPS juga perlu dipahami. Seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan sebagai penduduk bekerja, mengikuti standar Organisasi Buruh Internasional (ILO). Karena itu, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang beralih menjadi pengemudi ojek daring tidak tercatat sebagai penganggur. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 72.336 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026, naik dari 70.244 orang setahun sebelumnya.
Daya serap investasi terhadap tenaga kerja pun melemah. CORE Indonesia menilai kenaikan investasi belum tentu sebanding dengan penciptaan lapangan kerja formal. NEXT Indonesia Center menghitung daya serap investasi turun dari 6.820 pekerja per Rp1 triliun pada 2011 menjadi 1.400 pekerja pada 2025.
Bagaimana dampaknya bagi kelas menengah ke bawah?
Kelompok yang paling merasakan tekanan adalah masyarakat berpendapatan rendah dan kelas menengah. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan pertumbuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat hanya sekitar 4,74 persen pada kuartal III 2026, lebih rendah dari pertumbuhan PDB resmi 5,47 persen.
BPS mencatat penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Dewan Ekonomi Nasional dalam laporan Oktober 2026 juga mencatat adanya tekanan pada konsumsi kelompok menengah-bawah. Kepala Ekonom Bank Permata Faisal Rachman menilai akselerasi PDB kuartal III 2026 belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan domestik, karena konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah justru melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.
Jadi, apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sudah berdampak pada masyarakat? Bagi pekerja formal di sektor yang tumbuh, jawabannya ya. Bagi pekerja informal dan keluarga yang pengeluarannya didominasi pangan, jawabannya belum terasa.
Apa yang dilakukan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan ini?
Bantuan pangan beras disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap keluarga menerima 10 kilogram per bulan, atau total 30 kilogram yang diserahkan sekaligus, dengan total alokasi hampir 1 juta ton beras.
Dari sisi upah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.327.386,07 per bulan, naik 7,28 persen dari 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026. Namun, standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Tengah pada 2025 berada di angka Rp3.512.997 per bulan, sehingga UMP 2026 masih berada di bawah KHL.
Belanja pemerintah juga menjadi penopang. Konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen pada kuartal III 2026, tertinggi di antara komponen pengeluaran, antara lain didorong program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
**Apakah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Sudah Berdampak pada Masyarakat?**
Sebagian sudah, sebagian belum. Pengangguran turun ke 4,75 persen dan investasi menyerap 745.634 tenaga kerja, tetapi upah hanya naik 2,55 persen dan 57,93 persen pekerja masih informal.
**Berapa tingkat pengangguran Indonesia saat ini?**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen menurut BPS, turun dari 4,85 persen pada Agustus 2025, dengan 7,38 juta penganggur.
**Mengapa upah tidak terasa naik meski ekonomi tumbuh 5,47 persen?**
Karena rata-rata upah buruh hanya naik 2,55 persen menjadi Rp3,42 juta per bulan, lebih kecil dari inflasi 3,23 persen, sementara harga pangan naik 4,82 persen, menurut BPS.
**Berapa banyak pekerja informal di Indonesia?**
Sebanyak 85,73 juta orang atau 57,93 persen dari penduduk bekerja berada di sektor informal pada Agustus 2026, naik dari 57,80 persen pada Agustus 2025, menurut BPS.
**Apa bantuan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat?**
Bantuan pangan beras 30 kilogram untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat desil 1 hingga 4 pada Oktober hingga Desember 2026, serta kenaikan upah minimum seperti UMP Jawa Tengah 2026.
Kesimpulan
Apakah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Sudah Berdampak pada Masyarakat? Bukti yang ada menunjukkan dampaknya nyata tetapi tidak merata. Di satu sisi, ekonomi tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026, pengangguran turun ke 4,75 persen, dan realisasi investasi Rp528,7 triliun menyerap 745.634 tenaga kerja. Di sisi lain, upah rata-rata Rp3,42 juta hanya naik 2,55 persen, lebih kecil dari inflasi 3,23 persen, sementara 57,93 persen pekerja berada di sektor informal dan 12,84 juta orang masih setengah menganggur. LPEM FEB UI memperkirakan pertumbuhan yang dirasakan masyarakat hanya sekitar 4,74 persen, di bawah angka PDB resmi. Dampak pertumbuhan baru benar-benar terasa bila lapangan kerja formal bertambah dan upah mengimbangi harga kebutuhan pokok.

