Apa Sanksi Hukum bagi Pelaku Penipuan Online? Ini Penjelasan Aturan Terbarunya

Apa sanksi hukum bagi pelaku penipuan online, contoh surel penipuan phishing
Contoh surel penipuan (phishing). Foto: W4lv1s, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Apa Sanksi Hukum bagi Pelaku Penipuan Online? Pelaku dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp500 juta berdasarkan Pasal 492 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), berlaku sejak 2 Januari 2026. Bila penipuan memakai informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen, ancamannya penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE).

Apa Sanksi Hukum bagi Pelaku Penipuan Online menurut KUHP baru?

Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 menjerat setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, lalu menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Ancaman pidananya penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta (Pasal 79).

Rumusan ini mencakup modus yang dikenal masyarakat: toko daring fiktif, investasi bodong, lowongan kerja palsu, hingga undian berhadiah palsu. Selama ada tipu muslihat sejak awal dan korban menyerahkan uang karena dibohongi, unsur penipuan terpenuhi. Untuk memahami penafsiran pasal-pasal KUHP baru tentang penipuan, tersedia buku Anotasi KUHP Nasional karya Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso sebagai rujukan.

Bagaimana aturan penipuan berubah dari KUHP lama ke KUHP baru?

Pasal 492 adalah rekodifikasi Pasal 378 KUHP lama (Wetboek van Strafrecht): unsur perbuatannya sama, tetapi ancamannya kini penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V — pada KUHP lama tidak ada alternatif denda — dan KUHP baru berlaku 2 Januari 2026 setelah masa transisi tiga tahun (Pasal 624). Untuk perbuatan sebelum tanggal itu berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 3). Bagi yang ingin memahami konteks sejarah perubahan aturan, tersedia buku Kompeten Sejarah Ekonomi SMA/MA kelas X, XI, XII sebagai bahan bacaan.

Bagaimana UU ITE menjerat penipuan online?

Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman Pasal 45A ayat (1): penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini tetap berlaku setelah KUHP baru berlaku; ketentuan peralihan UU No. 1 Tahun 2024 hanya mengakhiri Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), bukan ayat (1).

Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur manipulasi informasi atau dokumen elektronik, misalnya memalsukan tampilan situs bank atau toko daring, dengan ancaman penjara paling lama dua belas tahun dan denda paling banyak Rp12 miliar.

Apa bedanya penipuan, berita bohong, dan pemerasan?

Ketiganya sering tertukar, padahal ancaman pidananya berbeda. Penipuan (Pasal 492 KUHP) berpusat pada tipu muslihat yang membuat korban menyerahkan uang atau barang karena dibohongi. Berita bohong yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE) berpusat pada penyebaran informasi bohong dalam transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian materiil, dengan ancaman enam tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

Pemerasan berbeda lagi. Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) UU ITE menjerat orang yang menyebarkan informasi elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, lalu memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang: penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal 27B ayat (2) mengatur pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia, dengan ancaman yang sama (Pasal 45 ayat (10)). Penipuan membujuk, berita bohong menyesatkan, pemerasan memaksa.

Bagaimana penyalahgunaan data pribadi dijerat?

Banyak penipuan online bermula dari penyalahgunaan data pribadi, misalnya data KTP dan nomor telepon korban yang dipakai untuk membuka akun pinjaman daring. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) melarang perbuatan itu dalam Pasal 65: memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, serta menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum.

Pasal 67 UU PDP mengancamnya: memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum, penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar; mengungkapkan data pribadi, penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar; menggunakan data pribadi orang lain, penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 69 UU PDP menambahkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta hasil tindak pidana serta pembayaran ganti kerugian. Nominal denda dalam sejumlah pasal pidana telah disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Apakah korban bisa menuntut ganti rugi?

Ya. Selain pidana penjara dan denda, korban dapat menuntut ganti kerugian — Pasal 69 UU PDP mengaturnya sebagai pidana tambahan bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkara penipuan, kerugian korban menjadi bagian penting dari pembuktian: berapa uang yang ditransfer, kapan, dan ke rekening mana. Menghitung kerugian secara rapi, lengkap dengan bukti transfer dan tangkapan layar percakapan, memperkuat laporan korban. Bagi yang ingin memahami cara menghitung dan mencatat kerugian secara tertib, tersedia buku Akuntansi Perusahaan Manufaktur sebagai bahan belajar. Segera hubungi bank atau penyedia dompet digital untuk meminta pemblokiran dana atau rekening pelaku; laporan polisi di SPKT biasanya diminta bank untuk memprosesnya.

Ke mana korban penipuan online melapor?

Untuk laporan pidana, datang ke kantor polisi terdekat (Polres atau Polda) dan buat laporan di SPKT, atau hubungi 110. Portal Patroli Siber di patrolisiber.id disediakan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Rekening atau dompet digital pelaku dilaporkan lewat cekrekening.id milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi); nomor telepon penipu lewat aduannomor.id; tautan phishing, akun imitasi, atau situs penipuan lewat aduankonten.id; pengaduan layanan publik melalui lapor.go.id. Untuk penipuan keuangan, investasi bodong, atau pinjaman daring ilegal, hubungi OJK melalui Kontak 157 atau WhatsApp 081-157-157-157, serta Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Pada 13 April 2026, Komdigi dan Polri menyatukan penanganan laporan kejahatan digital agar respons terhadap penipuan online lebih cepat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

**Apa Sanksi Hukum bagi Pelaku Penipuan Online menurut aturan terbaru?**
Penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp500 juta (Pasal 492 KUHP baru). Bila memakai informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen, ancamannya penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE).

**Apakah Pasal 378 KUHP lama masih berlaku untuk penipuan online?**
Tidak. Sejak 2 Januari 2026, penipuan diatur Pasal 492 KUHP baru yang menggantikan Pasal 378 KUHP lama; untuk perbuatan sebelumnya berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

**Apakah penipuan lewat WhatsApp atau media sosial bisa dipidana?**
Ya. Selama memenuhi unsur tipu muslihat dan korban menyerahkan uang atau barang karena dibohongi, perbuatan itu dapat dijerat Pasal 492 KUHP baru. Bila memakai ancaman kekerasan atau ancaman membuka rahasia, berlaku Pasal 27B UU ITE (enam tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar).

**Ke mana melapor bila menjadi korban penipuan online?**
Buat laporan polisi di SPKT Polres atau Polda terdekat, atau hubungi 110. Laporkan rekening pelaku di cekrekening.id, nomor penipu di aduannomor.id, dan konten penipuan di aduankonten.id; untuk penipuan keuangan, hubungi OJK melalui Kontak 157.

**Apakah uang korban penipuan online bisa kembali?**
Tidak ada jaminan, tetapi peluangnya lebih besar bila korban segera melapor: hubungi bank untuk meminta pemblokiran, simpan semua bukti transfer dan percakapan, lalu buat laporan polisi. Pasal 69 UU PDP mengatur pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan.

Kesimpulan

Apa Sanksi Hukum bagi Pelaku Penipuan Online? Aturan terbaru memberi jawaban tegas: penipuan dijerat Pasal 492 KUHP baru dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp500 juta; penipuan yang memakai informasi elektronik menyesatkan dan merugikan konsumen dijerat Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pemerasan elektronik diancam hukuman yang sama (Pasal 27B UU ITE), dan penyalahgunaan data pribadi dijerat Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP dengan penjara hingga lima tahun. Bagi korban, langkah yang menentukan adalah segera menyimpan bukti, menghubungi bank, dan melapor ke SPKT, patrolisiber.id, atau cekrekening.id.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *