Sejumlah partai politik mulai menyiapkan agenda konsolidasi nasional setelah kursi Wakil Presiden kosong menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Kamis, 12 November 2026. Koalisi sepakat menyerahkan kursi wakil presiden kepada kader Gerindra, sementara nama calon mulai mengerucut.
Agenda konsolidasi nasional itu dibahas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai koalisi: Gerindra, Golkar (Bahlil Lahadalia), PAN (Zulkifli Hasan), Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono), NasDem (Surya Paloh), PKB (Muhaimin Iskandar), dan PKS (Al Muzzammil Yusuf). Prabowo meminta partai-partai menyiapkan nama-nama calon wakil presiden, dengan waktu satu minggu untuk membahas nama usulan dan pertemuan lanjutan sepekan kemudian. MPR telah mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan kesepakatan koalisi itu dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, 15 November 2026. "Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," kata Zulhas. Menurut Zulhas, pembicaraan itu menghasilkan kesepahaman bahwa koalisi akan mendukung kandidat dari Gerindra, meski nama yang diusulkan belum ditentukan. Mengacu pada UU MD3, partai-partai pengusung memiliki waktu satu minggu untuk konsolidasi internal guna menyepakati satu nama usulan. Presiden Prabowo juga berhak mengajukan satu nama lainnya, sehingga dua kandidat akan diserahkan kepada MPR untuk dipilih. "Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju," ujar Zulhas. Ia memperkirakan nama calon wakil presiden pengganti Gibran sudah dapat diketahui dalam waktu sepekan. "Sabar sedikit, ya. Seminggu lagi sudah ketahuan." Pemanfaatan Digital: Strategi Cerdas untuk Mengembangkan Bisnis dan Meningkatkan Produktivitas di Era Modern
Sikap PAN itu sejalan dengan konsolidasi nasional partai-partai koalisi lainnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan Demokrat menyerahkan keputusan pengusulan nama kepada Presiden Prabowo. Golkar melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia sempat mengemukakan sejumlah nama pimpinan politik yang berpotensi masuk bursa calon wakil presiden, namun Golkar menegaskan akan tetap tegak lurus mendukung pilihan Presiden. Dari luar lingkaran pengusung utama, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan pengusulan nama calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Konsolidasi nasional partai-partai juga berjalan di tengah menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur potensial pengisi kursi wakil presiden. Dasco, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, dikenal berpengalaman dalam komunikasi lintas partai dan pengelolaan dinamika politik parlemen. Jika Dasco dipercaya menjadi Wakil Presiden, hal itu berpotensi memperkuat konsolidasi internal Gerindra dalam pemerintahan. Namun, penguatan posisi Gerindra juga dapat memunculkan kalkulasi baru bagi partai-partai lain yang mendukung pemerintahan Prabowo, seperti Golkar, PAN, PKB, dan Demokrat, yang berkepentingan menjaga keseimbangan representasi politik dalam pemerintahan.
Di sisi lain, terbukanya ruang pengisian jabatan Wakil Presiden memunculkan pertanyaan apakah momentum ini akan dimanfaatkan PDI Perjuangan untuk bernegosiasi dan bergabung dengan koalisi besar pendukung pemerintahan Presiden Prabowo. PDIP merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Meski tidak menjadi bagian dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, posisi PDIP tetap strategis dalam konfigurasi politik nasional, terutama melalui kekuatan parlemen dan jaringan politik di daerah. Jika Ketua DPR Puan Maharani masuk dalam pembicaraan kandidat Wakil Presiden, hal itu dapat menjadi simbol rekonsiliasi antara Gerindra dan PDIP. Namun, sampai saat ini belum ada bukti kesepakatan resmi bahwa PDIP sedang menegosiasikan kursi Wakil Presiden sebagai syarat masuk pemerintahan. Digital Marketing UMKM: Strategi Efektif Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Penjualan di Era Digital
Peta elektabilitas terbaru menunjukkan Gerindra mengukuhkan dominasi di puncak konsolidasi nasional. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Sabtu, 24 Oktober 2026, mencatat elektabilitas Gerindra sebesar 23,1 persen, diikuti PDI Perjuangan sebesar 11,6 persen dan Golkar sebesar 10,7 persen. Survei itu dilakukan 12-21 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dan margin of error sekitar 2,9 persen. Hasil serupa terlihat dalam survei Voxpol Center yang dirilis 22 Oktober 2026: Gerindra 21,1 persen, PDI Perjuangan 16,1 persen, dan Golkar 11,7 persen. Golkar menilai posisi tiga besar dalam sejumlah survei harus menjadi penyemangat untuk memperkuat konsolidasi partai menuju Pemilu 2029. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar bertekad meningkatkan perolehan kursi DPR RI dari 102 kursi saat ini.
Pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dan wakil presiden terpilih melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029. Konsolidasi nasional yang disiapkan partai-partai politik kini memasuki tahap penentuan: satu minggu menyepakati nama, lalu dua nama diserahkan kepada MPR untuk dipilih. Strategi Pemasaran UMKM di Era Digital: Cara Efektif Mengembangkan Bisnis dan Meningkatkan Penjualan

