PHK di Indonesia 2026, Sektor Industri Apa yang Perlu Diwaspadai?

Pekerja garmen keluar dari pabrik saat istirahat
Pekerja garmen keluar dari pabrik saat istirahat, ilustrasi. Foto: Nahid Sultan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

PHK di Indonesia 2026 tercatat menimpa 72.336 pekerja sepanjang Januari hingga Oktober 2026, menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sektor yang paling perlu diwaspadai adalah industri padat karya berorientasi ekspor — tekstil, garmen, dan alas kaki — dengan Jawa Barat sebagai provinsi penyumbang PHK terbesar. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka justru turun, sehingga angka PHK perlu dibaca bersama data pasar kerja yang lebih luas dan hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Berapa banyak pekerja yang kena PHK pada 2026?

Kemnaker mencatat 72.336 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari–Oktober 2026 melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebagaimana dimuat di portal Satu Data Ketenagakerjaan. Jumlah itu naik sekitar 3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (70.244 orang). Angka bertambah tiap bulan: 43.805 hingga Juli, 53.490 hingga Agustus, dan 63.789 hingga September 2026; Juni tertinggi dengan 10.086 laporan.

Lima provinsi dengan laporan terbanyak adalah Jawa Barat 14.694 orang (20,31 persen dari total nasional), Banten 8.649, Jawa Tengah 6.860, Jawa Timur 6.574, dan DKI Jakarta 5.360.

Angka ini perlu dibaca dengan hati-hati: data Kemnaker hanya memuat pekerja peserta JKP yang melapor, bukan sensus seluruh PHK di Indonesia. Kemnaker melakukan deduplikasi berdasarkan NIK, dan pekerja punya waktu hingga enam bulan sejak PHK untuk mengajukan klaim, sehingga data enam bulan terakhir masih dinamis. Pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak dihitung. Hanya sekitar 14–15 persen dari sekitar 50 juta pekerja formal yang memenuhi syarat klaim JKP (Kontan), sehingga PHK informal tidak masuk hitungan.

Angka pembanding menunjukkan skala yang lebih besar. Bisnis.com melaporkan sekitar 125.000 pekerja yang kena PHK sudah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) hingga akhir Juli 2026, dan Apindo menyebut 126.000 tenaga kerja nonaktif akibat PHK hingga Mei 2026 (data BPJS Ketenagakerjaan). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan PHK bisa menembus 90.000 orang hingga akhir 2026 — perkiraan itu bukan data resmi, tetapi menjadi pembanding atas catatan Kemnaker.

Sektor industri apa yang paling terdampak PHK di Indonesia 2026?

Sektor yang paling rawan adalah industri padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil, garmen, dan alas kaki. Said Iqbal menyebut perusahaan-perusahaan tersebut umumnya memproduksi barang bermerek untuk pasar internasional, dengan pemilik atau prinsipal dari Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong. Merek yang diproduksi antara lain sepatu Puma, Adidas, dan Nike, serta garmen Uniqlo, Ralph Lauren, dan H&M.

Sejumlah kasus sepanjang 2026 menggambarkan tekanan itu: 178 pekerja PT Namnam Fashion Industries di Cimahi terdampak PHK massal pada Agustus 2026; penghentian unit produksi PT Samwon Busana Indonesia di Jepara berdampak pada sekitar 670 pekerja; PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Lebak tutup; dan sekitar 1.170 pekerja PT Ghim Li Indonesia di Batam di-PHK.

Tekanan juga merambat ke hulu: produksi serat dan benang turun sekitar 5 persen pada semester I-2026 (APSyFI, dikutip Kontan 31 Juli 2026), dan ekspor tekstil merosot dari 4,41 miliar dolar AS menjadi 3,58 miliar dolar AS pada akhir Juni 2026. Kemenperin mencatat enam perusahaan tekstil tutup pada 2024 (11.000 karyawan di-PHK), dan pada 2026 sekitar 3.000 pekerja dari enam pabrik lain terancam.

Penyebabnya: daya beli internasional menurun sehingga permintaan melemah, dan ongkos produksi (bahan baku, gas industri, BBM, logistik) naik sehingga perusahaan mengefisiensi karyawan. Danantara menyiapkan skema penyelamatan industri tekstil senilai Rp100 triliun untuk menghidupkan kembali pabrik yang tumbang.

Apa hak pekerja yang terkena PHK?

Bagi pekerja yang terdampak PHK di Indonesia 2026, ada dua lapis perlindungan. Pertama, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40–57, dengan besaran yang bergantung pada alasan PHK dan masa kerja. Kedua, manfaat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan: sejak PP Nomor 6 Tahun 2025 (berlaku 7 Februari 2025), uang tunai JKP sebesar 60 persen dari upah terakhir yang dilaporkan, paling lama enam bulan, dengan dasar upah paling tinggi Rp5 juta — maksimal Rp3 juta per bulan atau Rp18 juta selama enam bulan — ditambah akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Syaratnya masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK, dan klaim diajukan lewat siapkerja.kemnaker.go.id paling lambat enam bulan sejak PHK. Hak hilang bila klaim lewat tenggat, pekerja sudah bekerja lagi, atau meninggal dunia. JKP tidak berlaku untuk pengunduran diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. Manfaat tetap dibayar meski perusahaan pailit, tutup, atau menunggak iuran hingga enam bulan, dan pekerja kontrak berhak atas JKP bila di-PHK sebelum kontrak berakhir. Simpan dokumen penting (surat PHK, slip gaji, bukti iuran) dengan rapi, misalnya pada komputer All-in-One HUAIWEN untuk kebutuhan rumah dan belajar agar mudah ditemukan saat mengurus klaim.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang itu mengatur JKP pada Pasal 157–162, dengan masa transisi satu tahun. Selama PP baru belum terbit, aturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Bagaimana kondisi pasar kerja secara keseluruhan?

BPS mencatat TPT pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen atau 7,38 juta orang, turun dari 4,85 persen pada Agustus 2025. Angkatan kerja mencapai 155,37 juta orang, dengan 147,99 juta orang bekerja. Namun, penduduk setengah penganggur — bekerja di bawah 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan — naik dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen, atau 12,84 juta orang. Pekerja informal masih mendominasi dengan 57,93 persen.

Pengangguran usia muda tetap menjadi titik rawan: TPT 15–24 tahun mencapai 17,50 persen, dan lulusan SMK mencatat TPT tertinggi menurut jenjang pendidikan, yakni 8,20 persen. Upah rata-rata Rp3,42 juta per bulan, naik 2,55 persen secara tahunan — di bawah inflasi 3,23 persen — sehingga daya beli riil tertekan. Tingkat kemiskinan Maret 2026 tercatat 8,07 persen atau 22,93 juta jiwa. Bagi pekerja yang mencari peluang baru, informasi lowongan dan pelatihan dapat diakses lewat perangkat yang memadai, misalnya PC All-in-One HUAIWEN untuk pelatihan daring dan ASUS AIO P470VAK untuk administrasi lamaran dari rumah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Berapa jumlah pekerja yang kena PHK pada 2026?

Kemnaker mencatat 72.336 pekerja melapor terkena PHK sepanjang Januari–Oktober 2026 melalui sistem JKP, naik sekitar 3 persen dari periode yang sama tahun lalu. Angka masih dapat bertambah karena klaim dapat diajukan hingga enam bulan setelah PHK.

Sektor apa yang paling banyak PHK?

Industri padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil, garmen, dan alas kaki, karena permintaan internasional menurun dan ongkos produksi naik.

Berapa manfaat JKP bagi pekerja yang di-PHK?

Uang tunai 60 persen dari upah terakhir yang dilaporkan, paling lama enam bulan, dengan dasar upah paling tinggi Rp5 juta — maksimal Rp3 juta per bulan. Syaratnya masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.

Apakah pekerja kontrak berhak atas JKP?

Ya, bila di-PHK sebelum kontrak berakhir dan memenuhi syarat masa iur.

Mengapa TPT turun padahal PHK naik?

TPT mengukur angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Sebagian pekerja yang di-PHK mendapat pekerjaan baru, beralih ke informal, atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu sehingga tercatat sebagai setengah penganggur.

Kesimpulan

PHK di Indonesia 2026 menimpa sedikitnya 72.336 pekerja hingga Oktober 2026, dengan tekstil, garmen, dan alas kaki berorientasi ekspor sebagai sektor yang paling perlu diwaspadai, dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan laporan terbanyak. Angka resmi Kemnaker perlu dibaca bersama batasannya — hanya pekerja peserta JKP yang melapor — dan angka pembanding BPJS serta serikat pekerja yang menunjukkan skala lebih besar. Di tengah TPT yang turun ke 4,75 persen, pekerja muda, lulusan SMK, dan pekerja informal tetap paling rentan. Bagi yang terdampak, pesangon dan JKP 60 persen upah selama enam bulan adalah hak yang perlu segera diurus sebelum tenggat klaim lewat.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *