Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, Mengapa Perlindungan Korban Penting?

Aksi Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 di Mexico City
Aksi Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2019, Mexico City. Foto: Thayne Tuason, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Sepanjang 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan mencatat 38.810 laporan kekerasan terhadap perempuan, naik 9,2 persen dari 35.533 laporan pada 2024. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan bahkan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, naik 14,07 persen dan menjadi angka tertinggi dalam satu dekade. Perlindungan korban menjadi penting karena sebagian besar kekerasan terjadi di ranah personal, sehingga korban membutuhkan layanan yang aman, cepat, dan berpihak padanya.

Seberapa besar Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia?

Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025 yang dirilis pada 13 Agustus 2026 merinci bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Kekerasan seksual menempati urutan tertinggi dengan 19.251 kasus, disusul kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 9.170 kasus, kekerasan berbasis gender online (KBGO) sebanyak 4.774 laporan, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 517 kasus.

CATAHU Komnas Perempuan yang diluncurkan pada 6 Maret 2026 mencatat gambaran yang lebih luas. Dari 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) sepanjang 2025, ranah personal mendominasi dengan 337.961 kasus atau 89,76 persen dari total. Ranah publik mencatat 17.252 kasus, sedangkan ranah negara 2.707 kasus. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan dan lembaga mitra, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual sebanyak 22.848 kasus, diikuti kekerasan psikis 15.727 kasus, kekerasan fisik 14.126 kasus, dan kekerasan ekonomi 5.942 kasus.

Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang 2025 mencapai 4.597 kasus, naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Artinya, lembaga itu rata-rata menangani sekitar 19 kasus per hari. Dari pengaduan tersebut, 3.682 kasus terverifikasi sebagai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sebagian besar korban berusia 18 hingga 40 tahun.

Mengapa korban sulit melapor dan pulih?

Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi dalam relasi kuasa yang timpang. Pelaku umumnya orang dekat korban — pasangan, anggota keluarga, atau atasan — sehingga korban menghadapi ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, dan stigma sosial bila memilih melapor. Ketakutan akan pembalasan dan rasa malu membuat banyak korban menunda laporan hingga bertahun-tahun.

Meski demikian, kenaikan angka laporan tidak selalu berarti kekerasan bertambah. Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka menilai kenaikan data juga menunjukkan korban makin berani melapor dan sistem pendokumentasian makin membaik.

Kebutuhan korban setelah melapor pun beragam. Data layanan terpadu menunjukkan layanan kesehatan menjadi kebutuhan terbanyak dengan 8.376 korban, disusul bantuan hukum bagi 4.114 korban. Sementara itu, data SintasPuan mencatat konseling psikologis untuk 1.563 korban dan konsultasi hukum untuk 1.556 korban sebagai kebutuhan utama. Pemulihan korban tidak cukup dengan proses hukum semata, tetapi memerlukan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum secara bersamaan.

Apa saja bentuk perlindungan yang dijamin hukum?

Payung hukum utama perlindungan korban adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 mengatur empat bentuk KDRT — kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga — sedangkan Pasal 44 sampai 49 mengatur sanksi pidana bagi pelaku.

Untuk kekerasan seksual, payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang disahkan pada 12 April 2022 setelah proses pembahasan lebih dari 12 tahun. Undang-undang ini mengatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dan menempatkan korban sebagai pusat penanganan perkara. Pasal 66 menegaskan korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Pasal 26 memberi korban hak atas pendamping pada semua tingkat pemeriksaan, dari petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, hingga advokat. Data layanan pendampingan yang jumlahnya besar perlu dikelola rapi agar mudah ditelusuri saat evaluasi, misalnya pada komputer All in One 22 inci yang praktis untuk keperluan administrasi layanan.

UU TPKS juga mengatur perlindungan darurat. Pasal 42 mewajibkan kepolisian memberikan perlindungan sementara paling lambat 1 x 24 jam sejak menerima laporan, termasuk membatasi gerak pelaku. Korban juga berhak atas Dana Bantuan Korban berupa kompensasi negara serta restitusi dari pelaku, dan perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali pelakunya anak.

Ke mana korban bisa meminta bantuan?

Korban atau orang yang mengetahui peristiwa kekerasan dapat melapor ke beberapa pihak. Undang-Undang TPKS Pasal 39 menyebut UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), unit pelaksana teknis bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian sebagai pihak penerima laporan.

Layanan pengaduan nasional SAPA 129 yang dikelola KemenPPPA dapat dihubungi melalui WhatsApp 08111-129-129. Layanan ini menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta merujuk korban ke layanan yang dibutuhkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus tertentu. Sepanjang 2025, KemenPPPA mencatat 13.928 layanan pengaduan, 3.592 layanan kesehatan, dan 1.853 layanan bantuan hukum. Perangkat kerja untuk mengelola data layanan dapat disiapkan dengan komputer PC All in One Lenovo yang mudah digunakan di kantor layanan maupun di lapangan.

Apa yang masih menjadi pekerjaan rumah?

Meski payung hukum sudah tersedia, pelaksanaannya belum merata. CATAHU 2025 menilai UU TPKS dan UU PKDRT belum diterapkan secara konsisten di daerah, sehingga tidak semua korban memperoleh hak yang dijamin undang-undang. Pada 24 Oktober 2026, KemenPPPA menyatakan bahwa empat tahun setelah pengesahan UU TPKS, masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh hak korban dapat diakses secara nyata.

Kesenjangan layanan juga terlihat pada pemulihan psikologis. Layanan kesehatan mental tersedia di sekitar 38 persen puskesmas pada akhir 2024, menurut data Kementerian Kesehatan. Artinya, sebagian besar korban di daerah belum tentu memperoleh pendampingan psikologis yang memadai setelah melapor.

Data SIMFONI PPA menunjukkan pelaporan kekerasan seksual terus naik, dari 11.266 kasus pada 2022 menjadi 14.045 kasus pada 2025, dengan korban tercatat naik dari 11.538 orang menjadi 14.254 orang. Kenaikan ini menegaskan kebutuhan layanan perlindungan yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau, terutama di luar kota besar. Dokumentasi dan arsip evaluasi program perlindungan dapat disimpan pada PC All in One XIM Intel Core i5 agar mudah diakses saat penyusunan kebijakan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Seberapa besar Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia pada 2025?

Sepanjang 2025 tercatat 38.810 laporan kekerasan terhadap perempuan menurut Laporan Sinergi Database 2025. CATAHU Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, naik 14,07 persen dari 2024.

Apa bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan?

Kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling banyak dilaporkan, yaitu 19.251 kasus, disusul KDRT 9.170 kasus, kekerasan berbasis gender online 4.774 laporan, dan tindak pidana perdagangan orang 517 kasus.

Apa saja hak korban menurut UU TPKS?

Korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, termasuk pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan, perlindungan sementara dari kepolisian paling lambat 1 x 24 jam, Dana Bantuan Korban, dan restitusi dari pelaku.

Ke mana korban bisa melapor?

Ke UPTD PPA di daerah, kepolisian, lembaga layanan berbasis masyarakat, atau LPSK. Layanan SAPA 129 dapat dihubungi melalui WhatsApp 08111-129-129.

Mengapa perlindungan korban dinilai belum memadai?

Karena UU TPKS dan UU PKDRT belum diterapkan secara konsisten, layanan kesehatan mental baru tersedia di sekitar 38 persen puskesmas, dan tidak semua korban di daerah memperoleh pendampingan yang memadai.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menuntut perlindungan korban yang nyata, bukan sekadar aturan di atas kertas. Data 2025 menunjukkan laporan terus naik — 38.810 laporan dalam Laporan Sinergi Database dan 376.529 kasus dalam CATAHU — dengan kekerasan seksual dan KDRT sebagai bentuk yang paling banyak terjadi. UU PKDRT dan UU TPKS sudah memberi korban hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, serta layanan seperti SAPA 129 dan UPTD PPA sudah tersedia. Pekerjaan rumahnya kini adalah memastikan hak-hak itu benar-benar sampai ke korban, di mana pun ia berada, tanpa stigma dan tanpa penundaan.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *