Lima Negara Uni Eropa Akan Umumkan Pusat Deportasi Migran di Rwanda

Pusat deportasi migran Rwanda, langit kota Kigali
Langit kota Kigali, Rwanda. Foto: Honeybarger, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Lima negara Uni Eropa diperkirakan akan mengumumkan pembentukan pusat deportasi migran di Rwanda, negara pedalaman di Afrika Timur. Jerman, Denmark, Austria, Yunani, dan Belanda akan mengumumkan rencana itu pada Senin di Wina, Austria, setelah bekerja sama sejak September untuk membangun "return hub" atau pusat pemulangan di negara ketiga.

Pusat deportasi migran Rwanda ini akan menjadi tempat bagi para migran yang permohonan suakanya ditolak. Pada September lalu, kelima negara itu menyatakan sedang mengupayakan "return hub" di negara ketiga, tempat para migran yang permohonan suakanya ditolak dapat dikirim. Kesepakatan ini menyusul reformasi Uni Eropa terbaru yang memungkinkan pembentukan pusat semacam itu di luar blok tersebut. Kelima negara menyatakan rencana ini sejalan dengan Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa.

Pusat deportasi migran Rwanda ini dirancang berbeda dari skema Inggris. Skema ini hanya akan berlaku bagi pencari suaka yang sudah kehabisan jalur hukum untuk tetap tinggal di Uni Eropa. Artinya, mereka yang sudah melalui seluruh proses hukum dan banding, lalu tetap ditolak, yang akan dikirim ke pusat tersebut. Batasan ini menjadi pembeda penting dengan kesepakatan Inggris dengan Rwanda. Kesepakatan Inggris berlaku bagi pencari suaka yang baru tiba di Inggris dan klaimnya belum diproses sama sekali. Dengan kata lain, skema Uni Eropa menyasar orang yang prosesnya sudah selesai dan ditolak, sementara skema Inggris menyasar orang yang prosesnya belum dimulai.

Kesepakatan Inggris dengan Rwanda tidak pernah berjalan karena tantangan hukum. Rencana itu akhirnya dibatalkan oleh pemerintahan Partai Buruh yang berkuasa pada 2024. Pengalaman Inggris itu menjadi latar penting bagi rencana Uni Eropa. Dengan membatasi skema hanya pada pencari suaka yang sudah kehabisan jalur hukum, kelima negara berharap rencana mereka tidak menghadapi nasib yang sama. Apa Itu Digital Marketing UMKM: Pengertian, Manfaat, Strategi, dan Contoh Penerapannya

Rwanda sendiri telah mengonfirmasi pada Agustus bahwa mereka sudah memulai "pembicaraan awal" dengan beberapa negara Eropa. Konfirmasi itu menunjukkan bahwa rencana pusat deportasi migran Rwanda ini bukan sekadar gagasan, melainkan sudah dibahas langsung dengan pemerintah Rwanda sebelum pengumuman resmi di Wina. Pembicaraan awal itu menjadi dasar bagi pusat deportasi migran Rwanda yang akan diumumkan di Wina.

Pusat deportasi migran Rwanda ini diperkirakan akan berjalan sebagai proyek percontohan dengan kapasitas sekitar 100 orang. Masing-masing dari lima negara kemungkinan mengirim maksimal 20 orang. Skala percontohan yang kecil ini memberi ruang bagi kelima negara untuk menguji skema tersebut sebelum memutuskan apakah akan diperluas. Kelima negara dilaporkan berharap pusat itu sudah beroperasi pada 2027.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan menyatakan siap memberikan dukungan kepada pusat tersebut. "IOM memiliki sejarah panjang dalam memberikan bantuan kepada para migran dalam situasi transit, termasuk dalam kasus pemulangan sukarela," kata IOM dalam sebuah pernyataan. Dukungan IOM menjadi penting karena lembaga itu berpengalaman menangani migran dalam perjalanan dan pemulangan, meskipun pernyataan tersebut menekankan pemulangan sukarela. Kesiapan IOM ini menjadi sinyal bahwa pusat deportasi migran Rwanda didukung oleh lembaga PBB yang berpengalaman di bidang migrasi. 5 Contoh Bisnis Online Apa yang Cocok untuk Pemula? Ini Ide Usaha yang Mudah Dimulai

Rencana ini menuai kritik dari Human Rights Watch. Peneliti senior Afrika di Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, mengatakan pilihan Rwanda menjadi penyebab kekhawatiran karena negara itu memiliki "catatan yang sudah mapan dalam penindasan terhadap perbedaan pendapat, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum". Kritik ini menyoroti rekam jejak hak asasi manusia Rwanda sebagai alasan utama penolakan. Kritik ini menjadi tantangan pertama bagi pusat deportasi migran Rwanda sebelum pengumuman resmi di Wina.

"Membayar Kigali untuk menjadi tuan rumah program deportasi tidak hanya akan menyebabkan penderitaan dan bahaya bagi mereka yang dideportasi ke sana, tetapi juga memberi Kigali kebebasan untuk melanjutkan penindasan dengan impunitas dan mengambil keuntungan dari perannya," kata de Montjoye. Pernyataan itu menegaskan bahwa kritik Human Rights Watch bukan hanya soal nasib para migran yang dideportasi, melainkan juga soal dampaknya terhadap situasi hak asasi manusia di Rwanda sendiri. Faktor Digital Marketing: 15 Hal Penting yang Menentukan Keberhasilan Pemasaran Online

Pengumuman pada Senin di Wina akan menjadi momen penting bagi kebijakan migrasi Eropa. Lima negara Uni Eropa yang terlibat berharap pusat deportasi migran Rwanda ini bisa beroperasi pada 2027, dimulai dari proyek percontohan berkapasitas sekitar 100 orang. Namun, kritik dari Human Rights Watch dan pengalaman kesepakatan Inggris yang gagal menunjukkan bahwa rencana ini masih akan menghadapi perdebatan sengit, baik soal hukum maupun soal hak asasi manusia.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *