Ekonomi Indonesia 2026 menguat, tetapi dampaknya terhadap daya beli masyarakat tidak merata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, dan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama tumbuh 5,04 persen. Artinya, belanja masyarakat secara keseluruhan masih terjaga. Namun, harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada inflasi umum, dan kenaikan upah rata-rata belum mengimbangi kenaikan harga. Daya beli sebagian masyarakat membaik, sementara sebagian lain, terutama kelompok berpendapatan rendah, masih merasakan tekanan.
Apa arti ekonomi Indonesia 2026 menguat bagi dompet masyarakat?
Ekonomi Indonesia 2026 menguat terlihat dari angka pertumbuhan yang dirilis BPS pada Kamis, 5 November 2026. Perekonomian tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, lebih tinggi dibandingkan 5,04 persen pada kuartal III 2025 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen hingga kuartal III 2026, dan BPS mencatatnya sebagai pertumbuhan tahunan tertinggi sejak 2023. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan mencapai Rp3.633,2 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.741,0 triliun. Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar PDB dengan pangsa 51,97 persen dan menyumbang 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mengapa belanja masyarakat masih tumbuh?
Belanja masyarakat masih tumbuh karena beberapa kelompok pengeluaran menunjukkan peningkatan yang kuat pada kuartal III 2026. Menurut BPS, subkomponen restoran dan hotel mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 6,59 persen secara tahunan, disusul transportasi dan komunikasi sebesar 5,83 persen, serta kesehatan dan pendidikan sebesar 5,26 persen. Pertumbuhan restoran dan hotel sejalan dengan meningkatnya konsumsi makanan jadi di rumah makan dan restoran. Di luar konsumsi, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,06 persen dengan pangsa 30,81 persen terhadap PDB, sehingga konsumsi rumah tangga dan PMTB bersama-sama menyumbang 82,78 persen perekonomian nasional. Konsumsi pemerintah bahkan mencatat pertumbuhan tertinggi di antara komponen pengeluaran, yakni 8,95 persen.
Apakah harga kebutuhan pokok ikut naik?
Harga kebutuhan pokok ikut naik, dan kenaikannya lebih tinggi daripada inflasi umum. BPS mencatat inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, sedikit turun dari 3,28 persen pada September 2026 dan masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus-minus satu persen. Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tahunan 4,82 persen dengan andil 1,40 poin persentase terhadap inflasi umum, dan menjadi penyumbang terbesar. Kelompok transportasi mencatat inflasi 4,87 persen dengan andil 0,59 poin persentase. Inflasi harga bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen secara tahunan, dan Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, mengingatkan bahwa angka itu menjadi salah satu dari tiga indikator yang melebihi target Bank Indonesia. Lima komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar adalah bensin sebesar 0,31 persen, cabai rawit 0,24 persen, emas perhiasan 0,22 persen, ikan segar 0,20 persen, dan beras 0,17 persen. Harga beras di tingkat penggilingan naik 6,89 persen secara tahunan. Bagi keluarga berpendapatan rendah, tekanan harga ini terasa jauh lebih besar daripada angka inflasi nasional.
Bagaimana dengan upah dan lapangan kerja?
Upah dan lapangan kerja menunjukkan gambaran yang beragam. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen, turun 0,09 poin persentase dibandingkan 4,85 persen pada Agustus 2025, dengan jumlah penganggur 7,38 juta orang dari angkatan kerja 155,37 juta orang. Rata-rata upah buruh pada Agustus 2026 sebesar Rp3,42 juta per bulan, naik 2,55 persen dibandingkan Rp3,33 juta pada Agustus 2025. Namun, kenaikan upah nominal itu lebih kecil daripada inflasi tahunan 3,23 persen, sehingga daya beli upah rata-rata secara riil praktis tidak naik, bahkan sedikit tergerus. Di sisi lain, proporsi pekerja informal justru meningkat dari 57,80 persen pada Agustus 2025 menjadi 57,93 persen pada Agustus 2026, dan pekerja setengah pengangguran naik dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen. Laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 mencatat upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi turun sekitar satu hingga dua persen setiap tahun sejak 2018, dan proporsi pekerja berpendapatan setara kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar tujuh persen pada 2025.
Apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli?
Pemerintah mengandalkan sejumlah bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan pangan beras 30 kilogram disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah juga memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di pusat dan daerah. Dari sisi upah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.327.386,07 per bulan, naik 7,28 persen dari Rp2.169.349,00 pada 2025, dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. Kenaikan itu lebih besar daripada inflasi tahunan, sehingga upah minimum di Jawa Tengah naik secara riil bagi pekerja yang menerimanya. Namun, standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Tengah pada 2025 berada di angka Rp3.512.997 per bulan, sehingga UMP 2026 masih berada di bawah KHL. Untuk tahun 2027, penetapan UMP dijadwalkan paling lambat 21 November 2026 dan UMK paling lambat 25 November 2026, dan hingga pertengahan November 2026 belum ada angka resmi yang diumumkan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
**Ekonomi Indonesia 2026 menguat, apakah daya beli masyarakat ikut naik?**
Sebagian naik, sebagian tidak. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen pada kuartal III 2026, tetapi harga pangan naik 4,82 persen dan upah rata-rata hanya naik 2,55 persen, sehingga daya beli kelompok berpendapatan rendah masih tertekan.
**Berapa inflasi Indonesia pada Oktober 2026?**
Inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen menurut BPS, sedikit turun dari 3,28 persen pada September 2026 dan masih dalam sasaran 2,5 persen plus-minus satu persen.
**Berapa rata-rata upah buruh saat ini?**
Rata-rata upah buruh pada Agustus 2026 sebesar Rp3,42 juta per bulan menurut BPS, naik 2,55 persen dibandingkan Rp3,33 juta pada Agustus 2025.
**Berapa UMP Jawa Tengah 2026?**
UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07 per bulan, naik 7,28 persen dari 2025, dan berlaku sejak 1 Januari 2026. UMK terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.327.813,08, sedangkan tertinggi Kota Semarang sebesar Rp3.701.709,00.
**Apakah harga pangan masih naik?**
Ya. Inflasi harga bergejolak mencapai 5,81 persen secara tahunan pada Oktober 2026, dan harga beras di tingkat penggilingan naik 6,89 persen secara tahunan menurut BPS.
Kesimpulan
Ekonomi Indonesia 2026 menguat dengan pertumbuhan 5,47 persen pada kuartal III 2026 dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04 persen, tetapi dampaknya terhadap daya beli masyarakat tidak merata. Inflasi umum 3,23 persen memang masih dalam sasaran, tetapi harga pangan naik 4,82 persen dan harga bergejolak 5,81 persen, sehingga beban belanja rumah tangga berpendapatan rendah meningkat. Upah rata-rata Rp3,42 juta hanya naik 2,55 persen, lebih kecil daripada inflasi, dan proporsi pekerja informal masih meningkat. Bantuan pangan, pengendalian inflasi, dan kenaikan upah minimum menjadi bantalan, tetapi daya beli baru benar-benar membaik bila kenaikan upah dan lapangan kerja formal mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok.

