Apa Saja Bukti yang Diperlukan untuk Melaporkan Kasus Penipuan?

Apa saja bukti yang diperlukan untuk melaporkan kasus penipuan, seseorang mengetik pesan di ponsel
Seseorang mengetik pesan di ponsel. Foto: CC BY via Wikimedia Commons

Apa Saja Bukti yang Diperlukan untuk Melaporkan Kasus Penipuan? Jawaban singkatnya: KTP, tangkapan layar percakapan dengan pelaku, bukti transfer, data pelaku berupa nama, nomor telepon, dan nomor rekening, serta kronologi kejadian yang ditulis runtut. Semakin lengkap bukti yang dibawa, semakin mudah laporan diproses. Laporan dapat dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang buka 24 jam, dan membuat laporan polisi tidak dipungut biaya. Kerugian masyarakat akibat penipuan digital mencapai Rp9,1 triliun pada November 2024 hingga Januari 2026, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital yang dikutip Kompas.

Apa Saja Bukti yang Diperlukan untuk Melaporkan Kasus Penipuan ke Polisi?

Bukti pertama adalah identitas diri: KTP asli dan fotokopinya. Bukti kedua adalah tangkapan layar percakapan dengan pelaku, baik lewat WhatsApp, Telegram, SMS, maupun media sosial, beserta iklan atau tawaran awal yang menjerat korban. Bukti ketiga adalah bukti transfer — resi aplikasi bank, mutasi rekening, atau struk ATM — yang menunjukkan uang berpindah, jumlahnya, tanggalnya, dan rekening tujuannya.

Bukti keempat adalah data pelaku sejauh diketahui: nama akun, nomor telepon, nomor rekening dan nama pemiliknya, tautan akun atau situs, serta alamat bila ada. Bukti kelima adalah kronologi tertulis satu sampai dua halaman: kapan pertama kali dihubungi, melalui saluran apa, apa yang dijanjikan pelaku, berapa uang yang ditransfer, dan ke rekening mana. Bila ada saksi, catat nama dan nomor teleponnya, dan bila memungkinkan bawa ponsel yang memuat bukti asli.

Bagaimana cara mengamankan bukti digital agar tetap sah?

Jangan hapus apa pun: percakapan, foto profil pelaku, nomor rekening, bukti transfer, dan riwayat panggilan harus tetap ada. Jangan blokir nomor pelaku sebelum bukti tersimpan, karena setelah diblokir sebagian percakapan bisa sulit diakses kembali. Tangkap layar percakapan secara utuh dari awal sampai akhir, lengkap dengan nomor telepon, nama akun, tanggal, dan jam, dan bila aplikasi menyediakan fitur ekspor percakapan, simpan hasil ekspornya.

Salin pula tautan profil atau iklan pelaku, dan cetak tangkapan layar serta resi transfer secara berurutan dengan halaman bernomor. Bukti digital yang disimpan apa adanya, tanpa diubah atau dipotong, lebih mudah diuji keasliannya di hadapan penyidik dan hakim.

Apa saja alat bukti yang sah menurut KUHAP baru?

Mengetahui Apa Saja Bukti yang Diperlukan untuk Melaporkan Kasus Penipuan berarti memahami kedudukan bukti-bukti itu di persidangan. Sejak 2 Januari 2026, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) menggantikan KUHAP lama dari tahun 1981. Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru menyebut delapan alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dalam KUHAP lama, alat bukti yang sah hanya lima — keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa — sedangkan dalam KUHAP baru, bukti elektronik diakui secara mandiri, bukan lagi sekadar petunjuk. Artinya tangkapan layar percakapan, surel, rekaman, dan mutasi rekening elektronik kini punya kedudukan sendiri dalam pembuktian. Pasal 5 ayat (1) UU ITE pun menegaskan informasi elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Untuk memahami kedelapan alat bukti ini beserta penjelasannya, tersedia buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHAP 2025 beserta penjelasannya sebagai rujukan.

Ada dua syarat agar bukti dapat dipakai. Pertama, alat bukti harus dapat dibuktikan keasliannya — inilah alasan tangkapan layar harus utuh dan tidak diedit. Kedua, alat bukti harus diperoleh secara tidak melawan hukum; bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum dinyatakan tidak sah. Penyidik pun wajib berlandaskan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Bagaimana unsur penipuan dibuktikan dari bukti-bukti itu?

Penipuan diatur Pasal 492 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menggantikan Pasal 378 KUHP lama. Pasal itu menyebut, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, untuk menggerakkan orang supaya menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta. Untuk memahami unsur-unsur tindak pidana ini, tersedia buku Pokok-Pokok Hukum Pidana karya Topo Santoso sebagai bahan bacaan.

Bukti-bukti korban harus menutup unsur-unsur itu satu per satu: tangkapan layar menunjukkan tipu muslihat sejak awal, bukti transfer menunjukkan korban benar-benar menyerahkan uang, dan data pelaku menunjukkan siapa yang menggerakkan korban. Kuncinya adalah niat jahat sejak awal: bila seseorang berutang lalu tidak membayar karena usahanya bangkrut tanpa tipu muslihat sejak awal, itu bukan pidana melainkan wanprestasi perdata.

Apa dasar hukum lain yang menjerat pelaku penipuan?

Selain Pasal 492 KUHP baru, penipuan lewat informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen dapat dijerat Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan ancaman penjara paling lama enam tahun. Bila data pribadi korban disalahgunakan, misalnya data KTP dipakai membuka akun pinjaman daring, berlaku UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Pasal 67 mengancam pelaku dengan penjara hingga lima tahun, dan Pasal 69 menambahkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan serta pembayaran ganti kerugian kepada korban. Untuk memahami penafsiran pasal-pasal KUHP baru tentang penipuan, tersedia buku Pengantar Hukum Pidana karya Rodliyah sebagai rujukan.

Ke mana bukti-bukti itu diserahkan dan apa yang terjadi setelahnya?

Bukti diserahkan ke SPKT di Polsek, Polres, atau Polda terdekat, atau untuk kasus penipuan daring ke Unit Cyber Crime (Ditreskrimsus) Polda. Sampaikan bahwa Anda ingin melaporkan penipuan, ceritakan kejadian untuk dituangkan ke dalam laporan polisi, dan bacalah hasil ketikan sebelum menandatangani — pastikan nominal, tanggal, nomor rekening, dan nama akun sudah benar. Setelah itu Anda menerima tanda bukti lapor dengan nomor laporan, yang wajib difoto dan disimpan.

Setelah laporan dibuat, perkara masuk tahap penyelidikan dan penyidikan menurut KUHAP baru, dan pelapor berhak menerima surat perkembangan berupa SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian atau Penyelidikan Laporan). Percepat penanganan dengan laporan pendukung: laporkan rekening pelaku di cekrekening.id, nomor telepon penipu di aduannomor.id, dan tautan phishing atau situs penipuan di aduankonten.id. Untuk penipuan yang melibatkan rekening, laporkan juga ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melalui iasc.ojk.go.id agar rekening pelaku dapat segera diblokir.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

**Apakah laporan penipuan bisa dibuat tanpa bukti transfer?**
Bisa, tetapi peluang diproses lebih kecil. Bukti transfer adalah bukti paling kuat bahwa uang benar-benar berpindah. Bila hilang, tangkapan layar percakapan, kesaksian, dan jejak transaksi lain tetap dapat membantu penyidik, dan bank dapat diminta mencetak mutasi rekening Anda.

**Apakah tangkapan layar percakapan diakui sebagai bukti di pengadilan?**
Ya. Bukti elektronik diakui secara mandiri sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru, dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan informasi elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, selama keasliannya dapat dibuktikan dan diperoleh secara tidak melawan hukum.

**Apakah melapor ke polisi dipungut biaya?**
Tidak. Membuat laporan polisi tidak dipungut biaya alias gratis, dan SPKT menerima laporan selama 24 jam.

**Berapa alat bukti yang dibutuhkan agar pelaku ditetapkan sebagai tersangka?**
Penyidik wajib berlandaskan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sesuai ketentuan dalam KUHAP baru.

**Apakah utang yang tidak dibayar bisa dilaporkan sebagai penipuan?**
Tidak, selama tidak ada tipu muslihat sejak awal. Utang yang tidak dibayar adalah wanprestasi perdata. Pidana penipuan baru berlaku bila ada nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sejak awal (Pasal 492 KUHP baru).

Kesimpulan

Apa Saja Bukti yang Diperlukan untuk Melaporkan Kasus Penipuan? KTP, tangkapan layar percakapan yang utuh, bukti transfer, data pelaku, dan kronologi tertulis adalah bekal utama sebelum melapor ke SPKT, dan semuanya harus disimpan tanpa diubah agar keasliannya dapat dibuktikan. KUHAP baru mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sementara Pasal 492 KUHP baru menjerat penipuan dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Laporan yang cepat dan lengkap, disertai bukti yang tersusun rapi, adalah langkah paling menentukan agar laporan diproses, rekening pelaku diblokir, dan perkara berjalan sampai ke pengadilan.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *