Bagaimana Cara Melaporkan Tindak Pidana ke Kantor Polisi? Jawaban singkatnya: datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di kantor polisi sesuai lokasi kejadian dengan membawa kartu identitas dan bukti awal, sampaikan kronologi kepada petugas, lalu tandatangani laporan dan simpan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP). Melapor tidak dipungut biaya, dan Anda berhak mengetahui perkembangan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan (SP2HP).
Apa yang dimaksud dengan laporan polisi?
Laporan polisi adalah pemberitahuan kepada pejabat berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Siapa saja yang mengetahuinya boleh melapor, tidak harus menjadi korban. Ketentuan ini diatur dalam KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama (UU Nomor 8 Tahun 1981).
Tidak semua peristiwa yang merugikan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana; perbuatan yang dilaporkan harus diduga memenuhi unsurnya, misalnya pencurian, penganiayaan, penipuan, atau penggelapan. Untuk memahami unsur-unsur suatu perbuatan pidana dan kapan perbuatan itu dapat dilaporkan, tersedia buku Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP sebagai rujukan.
Bagaimana Cara Melaporkan Tindak Pidana ke Kantor Polisi?
Datangi kantor polisi yang berwenang sesuai tempat kejadian perkara (locus delicti). Laporan umumnya diajukan ke SPKT di tingkat Polsek, Polres, maupun Polda, tergantung jenis perkara dan wilayah kejadiannya. Di SPKT, petugas akan menanyakan kronologi, waktu dan tempat, pihak yang terlibat, serta bukti awal Anda.
Petugas menuangkan keterangan Anda ke dalam formulir Laporan Polisi (LP); Anda diminta membaca kembali isinya, lalu menandatanganinya. Penyidik juga membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor. Setelah itu, Anda menerima STTLP berisi nomor laporan, tanggal, dan nama petugas. Simpan dan catat nomor laporan itu untuk menanyakan perkembangan perkara.
Apa bedanya laporan dan pengaduan?
Laporan dan pengaduan sering dianggap sama, padahal berbeda. Laporan adalah pemberitahuan tentang adanya peristiwa pidana dan dapat disampaikan siapa saja yang mengetahuinya. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan, yaitu korban, agar pejabat berwenang menindak pelaku tindak pidana aduan yang merugikannya.
Perbedaan ini berkaitan dengan jenis deliknya. Delik biasa dapat diproses polisi walaupun korban tidak mengadu, contohnya pencurian, penganiayaan, dan penipuan. Delik aduan baru dapat diproses bila korban mengadu, contohnya perzinaan, kohabitasi, pencemaran nama baik, serta pencurian atau penggelapan oleh keluarga dekat tertentu. KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) menyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa dalam hal tertentu pelaku hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan, dan Pasal 28 menegaskan pengaduan berisi pemberitahuan sekaligus permohonan untuk dituntut, secara lisan atau tertulis. Untuk memahami penafsiran pasal-pasal KUHP baru tentang pengaduan ini, tersedia buku Anotasi KUHP Nasional karya Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso sebagai rujukan.
Pengaduan memiliki batas waktu. Pasal 29 KUHP baru: pengaduan diajukan paling lambat enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana bila tinggal di Indonesia, atau sembilan bulan bila di luar negeri. Pengaduan dapat dicabut dalam tiga bulan dan tidak dapat diajukan lagi setelah dicabut. Sebaliknya, laporan pada delik biasa tidak dapat dicabut, dan perdamaian tidak otomatis menghentikan perkara.
Apa saja yang perlu disiapkan sebelum melapor?
Siapkan kartu identitas (KTP, SIM, atau paspor) dan kronologi tertulis yang singkat dan berurutan: kapan, di mana, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan apa kerugiannya. Bawa bukti awal, misalnya foto, video, tangkapan layar, atau bukti transfer.
Sertakan nama dan kontak saksi, karena saksi memperkuat laporan Anda. Bila ada luka, siapkan visum atau surat keterangan medis; bila diwakilkan kuasa hukum, siapkan surat kuasa. Kronologi satu sampai dua halaman sudah cukup, asalkan runtut dan faktual.
Bagaimana cara melapor secara online dan dalam keadaan darurat?
Untuk keadaan darurat, hubungi layanan darurat Polri di nomor 110. Layanan ini bebas pulsa dan beroperasi 24 jam. Operator akan memverifikasi identitas dan kebutuhan Anda, lalu meneruskan laporan ke satuan yang berwenang.
Untuk kejahatan siber, seperti penipuan online, Polri menyediakan kanal pelaporan daring melalui patrolisiber.id, yang dikelola Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Anda dapat mengisi formulir, mengunggah bukti digital, dan menyimpan nomor tiket laporan. Laporan ini adalah langkah awal; untuk proses hukum (pro justitia), Anda tetap perlu datang ke SPKT untuk membuat Laporan Polisi. Polri juga menyediakan layanan Dumas Presisi melalui dumaspresisi.polri.go.id dan aplikasi PRESISI POLRI.
Apa yang terjadi setelah laporan dibuat?
Setelah laporan diterima, perkara masuk tahap penyelidikan, yaitu mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Bila ditemukan cukup bukti, perkara meningkat ke tahap penyidikan untuk mencari bukti dan menemukan tersangka. Dimulainya penyidikan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Perkembangan perkara diberitahukan lewat SP2HP, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan, yang memuat tindakan yang sudah dilakukan dan langkah berikutnya. Menurut peraturan internal kepolisian, penyidik wajib memberikan SP2HP secara berkala, dan pelapor dapat pula memintanya secara tertulis. Tahapan hukum acara setelah laporan dibuat diatur dalam KUHAP baru, dan untuk memahami aturan terbaru ini, tersedia buku KUHP, KUHAP dan Penyesuaian Pidana edisi terbaru sebagai rujukan.
SP2HP bukan putusan dan bukan tanda perkara pasti selesai. Dalam praktik dikenal SP2HP-A (penyidikan berjalan), SP2HP-B (berkas dilimpahkan ke jaksa dan dinyatakan lengkap/P21), dan SP2HP-C (perkara dihentikan/SP3). Bila perkara dihentikan, pelapor berhak mendapat pemberitahuan beserta alasannya.
Apa saja hak pelapor?
Sebagai pelapor, Anda berhak mendapat STTLP, informasi perkembangan perkara lewat SP2HP, perlakuan sopan tanpa diskriminasi, dan layanan tanpa biaya, serta didampingi penasihat hukum saat diperiksa dan dilindungi bila terancam, antara lain melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bila perkara dihentikan, Anda berhak mengetahui alasannya.
Apa risiko membuat laporan palsu?
Melapor adalah hak setiap orang, tetapi laporan yang sengaja dibuat dengan keterangan yang diketahui tidak benar dapat berbalik menjadi perkara pidana bagi pelapor. Pasal 361 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) mengatur bahwa setiap orang yang melaporkan atau mengadukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II sebesar Rp10 juta.
Laporan palsu berbeda dengan laporan yang tidak terbukti. Laporan yang tidak terbukti atau dihentikan penyidikannya belum otomatis berarti laporan palsu; unsur yang menentukan adalah pengetahuan dan kesengajaan, yaitu apakah pelapor tahu isi laporannya tidak benar. Kekeliruan yang beritikad baik tidak dapat dipidana.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
**Bagaimana Cara Melaporkan Tindak Pidana ke Kantor Polisi secara online?**
Untuk kejahatan siber, laporan awal dapat dibuat melalui patrolisiber.id, dan pengaduan umum lewat Dumas Presisi di dumaspresisi.polri.go.id. Namun untuk proses hukum, Anda tetap perlu datang ke SPKT. Keadaan darurat hubungi 110.
**Apakah melapor ke polisi dipungut biaya?**
Tidak. Pembuatan Laporan Polisi gratis. Jangan membayar kepada siapa pun dengan alasan mempercepat proses laporan Anda.
**Apa yang harus saya bawa saat melapor?**
Bawa kartu identitas, kronologi kejadian yang runtut, bukti awal seperti foto atau bukti transfer, serta nama dan kontak saksi bila ada.
**Bagaimana cara mengetahui perkembangan laporan saya?**
Tanyakan ke penyidik dengan menyebutkan nomor laporan pada STTLP Anda, atau ajukan permohonan SP2HP secara tertulis.
**Apakah laporan bisa dicabut?**
Laporan pada delik biasa tidak dapat dicabut. Pengaduan pada delik aduan dapat dicabut dalam tiga bulan dan tidak dapat diajukan lagi setelah dicabut.
Kesimpulan
Bagaimana Cara Melaporkan Tindak Pidana ke Kantor Polisi? Datang ke SPKT sesuai lokasi kejadian dengan membawa identitas dan bukti awal, sampaikan kronologi secara runtut, tandatangani laporan, dan simpan STTLP sebagai bukti. Kenali perbedaan laporan dan pengaduan, manfaatkan kanal darurat 110 dan patrolisiber.id bila diperlukan, serta pantau perkembangan perkara melalui SP2HP. Melapor itu gratis dan merupakan hak setiap warga negara, tetapi sampaikanlah laporan dengan jujur, karena laporan palsu yang disengaja dapat dijerat Pasal 361 KUHP baru.

