Hak Karyawan yang Terkena PHK meliputi tiga komponen utama: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, ditambah manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya pesangon ditentukan masa kerja dan alasan PHK, sebagaimana diatur Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Berapa besar pesangon sebagai Hak Karyawan yang Terkena PHK?
Uang pesangon (UP) dihitung dari upah bulanan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, besarnya 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun dan bertambah 1 bulan untuk setiap tambahan 1 tahun masa kerja, hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.
Uang penghargaan masa kerja (UPMK) hanya diberikan bagi pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun: 2 bulan upah untuk masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun, naik 1 bulan untuk setiap tambahan 3 tahun, hingga 8 bulan upah untuk masa kerja 21 sampai kurang dari 24 tahun dan 10 bulan upah untuk 24 tahun atau lebih. Uang penggantian hak (UPH) meliputi cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang pekerja beserta keluarganya, serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Rumusnya: total hak sama dengan (uang pesangon dikali faktor pengali) ditambah uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Untuk memahami pembaruan aturan hukum terbaru, tersedia buku Anotasi KUHP Nasional edisi kedua terbaru sebagai rujukan.
Mengapa alasan PHK mengubah besar pesangon?
Alasan PHK menentukan faktor pengali atas uang pesangon, sementara uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tetap dibayar penuh. Menurut Pasal 41 sampai 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pengali 1 kali berlaku untuk efisiensi untuk mencegah kerugian, perusahaan tutup bukan karena kerugian, serta penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan. Pengali 0,5 kali berlaku untuk efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tutup karena kerugian terus-menerus selama 2 tahun, perusahaan pailit, serta pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Keadaan memaksa yang tidak menyebabkan perusahaan tutup mendapat pengali 0,75 kali, pekerja yang memasuki usia pensiun mendapat 1,75 kali, dan pengali 2 kali berlaku bila pekerja meninggal dunia (hak untuk ahli waris) serta bila pekerja sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja setelah 12 bulan. Sebaliknya, tidak ada pesangon bila pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak atau mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan sah setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis. Contoh: pekerja 5 tahun dengan upah Rp5 juta per bulan yang di-PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian mendapat uang pesangon Rp30 juta ditambah uang penghargaan masa kerja Rp10 juta, ditambah uang penggantian hak.
Bagaimana prosedur PHK yang sah?
PHK tidak boleh dilakukan sepihak tanpa prosedur. Pengusaha wajib memberi pemberitahuan tertulis kepada pekerja dan/atau serikat pekerja paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK, atau 7 hari kerja untuk masa percobaan. Surat itu memuat alasan, tanggal efektif PHK, dan rincian hak pekerja. Pekerja yang menolak dapat menyampaikan penolakan dalam 7 hari kerja setelah menerima pemberitahuan.
Bila pekerja menolak, kedua pihak wajib berunding bipartit paling lama 30 hari kerja menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bila tidak tercapai kesepakatan, perkara dilanjutkan ke mediasi atau konsiliasi melalui dinas ketenagakerjaan, dan mediator wajib menyelesaikan dalam 30 hari kerja. Bila anjuran mediator ditolak, gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam satu tahun sejak pekerja menerima keputusan PHK, dan perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp150 juta dibebaskan dari biaya perkara. Bagi yang ingin mempelajari aturan hukum terbaru yang melandasi proses ini, tersedia buku KUHP, KUHAP dan Penyesuaian Pidana versi terbaru sebagai bahan bacaan.
PHK apa saja yang dilarang oleh undang-undang?
Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang PHK dengan alasan tertentu, apa pun kondisi bisnis perusahaan: pekerja sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan terus-menerus, pekerja yang memenuhi kewajiban terhadap negara, pekerja yang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, pekerja yang menikah, pekerja perempuan yang hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya, serta pekerja yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di perusahaan yang sama. Larangan juga berlaku bagi pekerja yang menjalankan kegiatan serikat pekerja, pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib karena melakukan tindak pidana kejahatan, PHK karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan, serta pekerja cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang penyembuhannya belum dapat dipastikan dokter. PHK karena alasan terlarang batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Apa itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban PHK?
Selain pesangon dari perusahaan, pekerja yang di-PHK dapat mengklaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Manfaatnya ada tiga: uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
Uang tunai dibayarkan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, paling lama enam bulan, dengan dasar upah paling banyak Rp5 juta, sehingga manfaat maksimal Rp3 juta per bulan. Syaratnya, peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK, belum memperoleh pekerjaan baru, bersedia kembali bekerja, dan mengajukan klaim paling lambat enam bulan sejak tanggal PHK melalui portal SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Manfaat ini tidak berlaku bagi yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, atau kontrak yang berakhir sesuai jangka waktu.
Bagaimana kondisi PHK di Indonesia pada 2026?
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 72.336 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026 melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan laporan terbanyak, 14.694 orang atau 20,31 persen dari total, disusul Banten 8.649 orang, Jawa Tengah 6.860 orang, Jawa Timur 6.574 orang, dan DKI Jakarta 5.360 orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyebut industri garmen dan otomotif sebagai sektor paling terpukul.
Angka itu hanya mencakup pekerja formal peserta JKP yang melapor, bukan seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan data enam bulan terakhir masih dinamis karena klaim dapat diajukan hingga enam bulan setelah PHK. DPR juga mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, yang menurut Kementerian Ketenagakerjaan baru berlaku satu tahun sejak diundangkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pengali pesangon 0,5 akan naik menjadi minimum 1,0 dalam undang-undang baru itu. Untuk memahami aturan terbaru, tersedia buku KUHP, KUHAP dan Penyesuaian Pidana edisi terbaru sebagai rujukan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
**Apa saja Hak Karyawan yang Terkena PHK?**
Uang pesangon 1 sampai 9 bulan upah sesuai masa kerja, uang penghargaan masa kerja 2 sampai 10 bulan upah bagi masa kerja minimal 3 tahun, dan uang penggantian hak, ditambah manfaat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan.
**Bagaimana cara menghitung pesangon?**
Total sama dengan (uang pesangon dikali faktor pengali sesuai alasan PHK) ditambah uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak, dengan dasar gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
**Berapa besar manfaat JKP?**
Uang tunai 60 persen dari upah, paling lama enam bulan, dengan dasar upah paling banyak Rp5 juta atau maksimal Rp3 juta per bulan, ditambah akses lowongan dan pelatihan kerja. Klaim paling lambat enam bulan sejak PHK melalui SIAPkerja.
**Apakah perusahaan boleh mem-PHK pekerja yang sedang sakit?**
Tidak, bila sakitnya dibuktikan keterangan dokter dan tidak lebih dari 12 bulan terus-menerus. Pasal 153 melarangnya, dan PHK karena alasan itu batal demi hukum.
**Ke mana pekerja mengadu bila hak PHK tidak dibayar?**
Melalui perundingan bipartit, lalu mediasi di dinas ketenagakerjaan, dan bila tidak tercapai kesepakatan, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam satu tahun sejak menerima keputusan PHK.
Kesimpulan
Hak Karyawan yang Terkena PHK sudah diatur jelas: uang pesangon 1 sampai 9 bulan upah sesuai masa kerja, uang penghargaan masa kerja 2 sampai 10 bulan upah bagi masa kerja minimal 3 tahun, dan uang penggantian hak, dengan besar akhir ditentukan faktor pengali 0 sampai 2 kali sesuai alasan PHK. Di luar pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan memberi uang tunai 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan, ditambah pelatihan dan akses lowongan kerja. Prosedur PHK harus diawali pemberitahuan tertulis dan perundingan, dan PHK karena alasan yang dilarang Pasal 153 batal demi hukum. Dengan 72.336 pekerja melaporkan PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026, memahami hak ini adalah bekal agar tidak ada hak yang hilang saat hubungan kerja berakhir.

