Hubungan Presiden Prabowo dan DPR RI pada 2026 berjalan dalam pola kerja sama yang kuat, tetapi tetap diwarnai fungsi pengawasan dari parlemen. Presiden Prabowo didukung mayoritas besar di DPR melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menguasai 470 dari 580 kursi, sementara PDI Perjuangan dengan 110 kursi memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Pola ini terlihat jelas pada pengesahan APBN 2027 yang berjalan lancar, sekaligus diuji oleh agenda besar berikutnya, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong sejak 12 November 2026.
Bagaimana Hubungan Presiden Prabowo dan DPR RI di Parlemen?
Hubungan Presiden Prabowo dan DPR RI ditopang oleh konfigurasi parlemen hasil Pemilu 2024. Menurut data KPU yang dikutip GoodStats, komposisi DPR periode 2024-2029 terdiri atas PDI Perjuangan 110 kursi, Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, NasDem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, dan Demokrat 44 kursi. Tujuh partai terakhir tergabung dalam KIM Plus, sehingga koalisi pendukung pemerintah menguasai sekitar 81 persen kursi DPR.
Dominasi ini memberi pemerintah ruang gerak yang luas dalam pembahasan undang-undang dan anggaran. Namun, posisi Ketua DPR yang dijabat Puan Maharani dari PDI Perjuangan membuat dinamika di Senayan tidak berjalan satu arah. Puan memimpin lembaga yang sekaligus menjadi mitra dan pengawas pemerintah, sehingga setiap kebijakan besar tetap melewati pembahasan yang melibatkan fraksi di luar koalisi.
Mengapa APBN 2027 Menjadi Bukti Kerja Sama yang Lancar?
Bukti paling nyata dari kerja sama eksekutif dan legislatif adalah pengesahan APBN 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 disetujui bersama DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 29 September 2026. Ia menyebut dukungan DPR sangat konkret dan jelas, seperti diberitakan InfoPublik.
Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan lebih dari Rp3.400 triliun, sementara belanja negara diproyeksikan lebih dari Rp4.100 triliun, dengan defisit sekitar 2,4 persen dari produk domestik bruto. Presiden Prabowo mengarahkan agar pengelolaan anggaran tetap kredibel dan efisiensi dilakukan secara terukur, supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Apa Peran PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang?
PDI Perjuangan secara resmi memilih posisi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi dalam arti menolak semua kebijakan pemerintah. Sikap itu ditegaskan dalam Rakernas I partai pada Januari 2026, bertepatan dengan perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Puan Maharani, menjelaskan bahwa partai di luar kabinet berperan mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.
Puan menegaskan partainya mendukung semua program pemerintah yang berpihak pada rakyat, tetapi akan bersuara lantang bila ada kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. Sikap ini kembali ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, pada Sabtu, 14 November 2026, yang menyatakan posisi partainya belum berubah dan tetap berada di luar pemerintahan. Dengan satu fraksi berhadapan dengan tujuh fraksi koalisi, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya kekuatan parlemen yang menjalankan fungsi kontrol dari luar.
RUU Apa yang Menjadi Ujian Berikutnya?
Agenda legislasi yang paling menjadi sorotan adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU ini masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2025-2026 dan dibahas intensif di Komisi III DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan target pengesahan paling lambat dalam Rapat Paripurna pada 15 Desember 2026, saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026.
Presiden Prabowo sendiri menyampaikan delapan catatan penting pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, yang dibacakan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen. Salah satu poin krusial adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, serta pembentukan Badan Pengelola Aset di bawah Presiden. Namun pembahasan juga menghadapi perdebatan, antara lain soal 13 tindak pidana yang diusulkan masuk ruang lingkup RUU dan kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Bagaimana Kekosongan Kursi Wakil Presiden Memengaruhi Dinamika?
Dinamika politik pada November 2026 juga diwarnai kekosongan kursi Wakil Presiden. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, sehingga jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong pada tanggal yang sama. Berdasarkan ketentuan, MPR wajib mengisi kekosongan itu dalam 60 hari kerja, sementara Presiden Prabowo memiliki 14 hari kerja sejak surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon.
Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa pengganti, antara lain Sugiono dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, serta Ketua DPR Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Pemilihan ini akan dilakukan MPR, yang terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Karena DPR menguasai hampir 80 persen kursi MPR, dukungan koalisi di parlemen menjadi faktor penentu.
Di luar ruang sidang, perhatian publik terhadap dinamika ini juga terlihat dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, termasuk dukungan terhadap aktivitas anak dan keluarga, misalnya lewat perlengkapan olahraga seperti BAJU ANAK GRATIS SABLON NAMA NOMOR UMUR 5/14THN SEPAK BOLA PUTSAL BADMINTON POLYY yang dipakai dalam berbagai kegiatan komunitas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa saja partai pendukung pemerintah di DPR?
Tujuh partai dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, yaitu Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN, dengan total 470 kursi dari 580 kursi DPR periode 2024-2029.
Partai apa yang berada di luar pemerintahan?
PDI Perjuangan, dengan 110 kursi, yang memilih posisi sebagai partai penyeimbang dan tidak memiliki kader di dalam kabinet.
Kapan APBN 2027 disahkan DPR?
Dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 29 September 2026, dengan target pendapatan negara lebih dari Rp3.400 triliun dan belanja negara lebih dari Rp4.100 triliun.
Apa target pengesahan RUU Perampasan Aset?
DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat dalam Rapat Paripurna pada 15 Desember 2026.
Siapa yang memilih Wakil Presiden pengganti?
MPR, yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, memilih dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo dalam waktu 60 hari kerja sejak jabatan dinyatakan kosong.
Kesimpulan
Hubungan Presiden Prabowo dan DPR RI pada 2026 menunjukkan pola kerja sama yang dominan, ditopang koalisi KIM Plus dengan 470 kursi, tetapi tetap menyisakan ruang pengawasan melalui PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dengan 110 kursi. Pengesahan APBN 2027 yang berjalan lancar menjadi bukti solidnya hubungan eksekutif-legislatif, sementara RUU Perampasan Aset dan pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong menjadi ujian berikutnya bagi dinamika ini. Bagi masyarakat, mengikuti perkembangan di Senayan tetap penting, karena keputusan di sana menentukan arah kebijakan negara, termasuk dalam hal sederhana seperti dukungan terhadap kegiatan anak lewat perlengkapan seperti BAJU ANAK GRATIS SABLON NAMA NOMOR UMUR 5/14 THN OLAH RAGA SEPAK BOLA PUTSAL BADMINTON POLYY.

