Dua Tahun Pemerintahan Prabowo genap pada Senin, 20 Oktober 2026. Survei Poltracking Indonesia awal Oktober 2026 mencatat 55,3 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, sementara 40,9 persen menyatakan tidak puas. Sejumlah kebijakan menjadi perhatian publik selama dua tahun ini, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis hingga APBN 2027, biodiesel B50, dan program PLTS 100 GWp. Di sisi lain, insiden kesehatan dalam program MBG dan kepuasan di bidang ekonomi yang rendah menjadi catatan kritis.
Bagaimana publik menilai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo?
Poltracking Indonesia menggelar survei nasional pada 30 September–7 Oktober 2026 dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di 38 provinsi, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, terdiri atas 7,8 persen sangat puas dan 47,5 persen cukup puas. Sebanyak 40,9 persen menyatakan tidak puas.
Angka kepuasan itu relatif stagnan sejak Agustus 2026, ketika tercatat 55,1 persen. Namun, bila dibandingkan dengan Oktober 2025, kepuasan turun cukup dalam dari 78,1 persen. Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan ini tercatat lebih tinggi, yakni 64,8 persen.
Dari enam bidang yang diukur Poltracking, ekonomi mencatat tingkat kepuasan terendah, yakni 36,8 persen. Di antara responden yang tidak puas, alasan yang paling banyak disebut adalah kondisi ekonomi yang belum stabil (18,9 persen), harga kebutuhan pokok yang mahal (15,4 persen), dan bantuan yang tidak tepat sasaran (14,3 persen). Sebanyak 58,6 persen responden mengaku harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir.
Program apa saja yang menjangkau jutaan warga?
Tiga program layanan dasar menjadi wajah utama pemerintahan ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau hampir 57 juta penerima hingga 31 Agustus 2026, menurut data Kementerian Keuangan yang dikutip dalam kajian GREAT Institute. Hingga 31 Oktober 2026, jumlah penerima tercatat naik menjadi 58,2 juta orang melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026. Sementara itu, Sekolah Rakyat menampung 43.346 siswa pada tahun ajaran 2026/2027.
Besarnya skala program menuntut tata kelola data yang tertib. Arsip penerima manfaat, laporan dapur, dan dokumen pemeriksaan kesehatan perlu tersimpan rapi agar mudah diaudit, dan perangkat penyimpanan seperti hard disk internal WD Blue dapat membantu menjaga arsip digital tersebut tetap aman.
Bagaimana arah anggaran dan ekonomi ke depan?
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 29 September 2026. Postur final APBN 2027 menetapkan belanja negara Rp4.106,26 triliun, naik Rp9,07 triliun dari usulan awal Rp4.097,19 triliun. Pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,10 triliun, dengan defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Asumsi makro APBN 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN tenor 10 tahun 6,9 persen. Anggaran pendidikan dialokasikan Rp820,9 triliun.
Target pertumbuhan 6 persen itu lebih tinggi dari proyeksi lembaga internasional untuk 2027: Bank Dunia 5,2 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5,2 persen, dan Dana Moneter Internasional (IMF) 5,1 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 2026 mencapai lebih dari 5,4 persen sebagai pijakan menuju target tersebut. Dokumen anggaran dan laporan keuangan dalam jumlah besar perlu dikelola secara digital, misalnya dengan SSD V-GeN SATA3 dengan HDD Caddy untuk menyimpan dan memindahkan arsip kerja.
Apa langkah pemerintah di bidang energi?
Di bidang energi, pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di Karawang, Jawa Barat. Kebijakan ini menaikkan campuran biodiesel dalam bahan bakar solar menjadi 50 persen, setelah sebelumnya B40. B50 diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp170 triliun dan menargetkan penghentian impor solar. Hingga September 2026, biodiesel yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 11,92 juta kiloliter.
Pemerintah juga meluncurkan program PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) pada 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali. Tahap awal program mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5,2 GWp, dengan target mencapai 100 GWp dalam tiga tahun. Hingga Agustus 2026, kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan nasional mencapai 16.442 megawatt atau sekitar 15 persen dari total kapasitas pembangkit. Data proyek energi dan laporan teknisnya perlu diarsipkan dengan baik, misalnya pada SSD V-GeN SATA3 dengan HDD Caddy 12,7 mm agar mudah dicari saat evaluasi.
Kritik apa yang paling menonjol selama dua tahun ini?
Sorotan paling tajam selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo datang dari program MBG. Pada 10 November 2026, sebanyak 162 orang dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Cangkringan, Sleman, mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan sehari sebelumnya. Jumlah itu terdiri atas 150 siswa dan 12 guru. Makanan dipasok SPPG Umbulharjo, Cangkringan, yang kemudian dihentikan sementara operasionalnya oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas Kesehatan Sleman bersama Puskesmas Cangkringan dan Field Epidemiology Training Program UGM menyelidiki kasus ini. Analisis epidemiologi sementara menunjukkan menu semur ayam memiliki asosiasi statistik paling kuat, tetapi Dinas Kesehatan menegaskan penyebabnya belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil laboratorium.
Kasus serupa terjadi di Cirebon. Sebanyak 16 siswa SDN 1 Kalitanjung dan 2 siswa SDN Lemahabang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG pada Senin, 9 November 2026. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Harjamukti 1 di Kota Cirebon mulai 10 November 2026 sambil menunggu investigasi. Penyebab gangguan kesehatan di kedua daerah itu belum terkonfirmasi secara resmi.
Di luar kebijakan, dinamika politik juga menyita perhatian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, dan surat pengunduran dirinya diterima MPR pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak tanggal itu. Rapat paripurna MPR untuk memilih pengganti dijadwalkan pada 9 Desember 2026, dengan dua nama calon harus diserahkan Presiden paling lambat 25 November 2026.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Kapan pemerintahan Prabowo–Gibran genap dua tahun?
Pada 20 Oktober 2026. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Berapa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ini?
Survei Poltracking Indonesia awal Oktober 2026 mencatat 55,3 persen publik puas dan 40,9 persen tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Tingkat kepercayaan publik tercatat 64,8 persen.
Berapa penerima program Makan Bergizi Gratis?
Hampir 57 juta penerima hingga 31 Agustus 2026, dan naik menjadi 58,2 juta penerima hingga 31 Oktober 2026 melalui 27.485 SPPG, menurut Kementerian Keuangan.
Berapa postur APBN 2027 yang sudah disahkan?
Belanja negara Rp4.106,26 triliun, pendapatan negara Rp3.435,10 triliun, defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen PDB, dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Apa itu B50 dan PLTS 100 GWp?
B50 adalah mandatori biodiesel dengan campuran 50 persen yang diluncurkan 9 Juli 2026. PLTS 100 GWp adalah program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak yang diluncurkan 25 Agustus 2026.
Kesimpulan
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo ditandai program layanan dasar berskala besar, yakni MBG yang menjangkau 58,2 juta penerima, Cek Kesehatan Gratis 73,8 juta penduduk, dan Sekolah Rakyat 43.346 siswa. APBN 2027 yang sudah disahkan menargetkan pertumbuhan 6 persen dengan belanja Rp4.106,26 triliun, sementara B50 dan PLTS 100 GWp menjadi andalan kemandirian energi. Namun, kepuasan publik stagnan di 55,3 persen, kepuasan di bidang ekonomi hanya 36,8 persen, dan insiden kesehatan dalam program MBG menunjukkan pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah. Dua tahun berikutnya akan diuji pada kemampuan pemerintah menutup kesenjangan antara skala program dan kualitas pelaksanaannya di lapangan.

