Kasus Penyadapan Ilegal di Indonesia menjadi sorotan nasional setelah penyidikan Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dugaan penyadapan itu menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga aktivis dan mahasiswa, dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lalu jejak digitalnya diduga dihapus. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi perkara ini di hadapan Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Siapa saja yang diduga terlibat?
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pertama pada Selasa, 3 November 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, Kamis, 5 November 2026, Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat. Ketiga tersangka pertama ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, sedangkan Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah sejak 11 November 2026.
Menurut paparan Kapolri Suyudi dalam rapat kerja perdana dengan Komisi III DPR, keempatnya diduga berperan dalam rantai perintah penyadapan. Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi, yang disebut berasal dari Listyo Sigit, lalu memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring, diduga meneruskan perintah tersebut kepada operator.
Pengusutan berawal dari laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, setelah ada perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data. Penyidik kemudian memeriksa puluhan saksi dan operator seluler serta menyita puluhan perangkat elektronik untuk memulihkan data yang dihapus.
Bagaimana modus dalam Kasus Penyadapan Ilegal di Indonesia?
Suyudi memaparkan modus dalam lima tahap: perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), dan penghapusan data. Perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, dan diduga tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Menurut Suyudi, sasaran yang diduga meliputi Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Pada tahap kelima, Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta, dilaksanakan tim TSU, untuk menghilangkan jejak penyadapan yang diduga berjalan sejak 2025.
Pasal apa yang menjerat para tersangka?
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman enam tahun penjara.
Komisi III DPR meminta kasus ini juga diusut dengan pasal makar, dan Suyudi menyebut sudah ada laporan polisi terkait dugaan pemufakatan jahat tindak pidana makar. Namun, hingga kini belum ada putusan pengadilan atas perkara ini, sehingga seluruh tuduhan masih berstatus dugaan.
Di jalur etik, Ahrie Sonta dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Selasa, 10 November 2026, dan menyatakan banding. Eko Hadi Santoso menyusul dijatuhi PTDH pada Selasa, 17 November 2026, setelah sidang etik sekitar sembilan jam, pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Majelis KKEP menyatakan Eko melakukan akses ilegal dengan perangkat teknologi milik Polri untuk penyadapan yang tidak prosedural. Eko menyatakan banding. Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya.
Mengapa kasus ini menjadi sorotan nasional?
Sorotan muncul karena dugaan penyadapan menyasar kepala negara dan lembaga penegak hukum lain. Penyadapan adalah kewenangan negara yang sangat sensitif: tanpa prosedur, alat itu dapat dipakai mengawasi lawan politik, pejabat, hingga warga sipil tanpa dasar hukum.
Kasus Penyadapan Ilegal di Indonesia juga mengungkap rapuhnya kontrol internal atas sarana penyadapan milik Polri. Perintah yang diduga disampaikan lewat lisan dan grup WhatsApp, tanpa dokumen resmi, menunjukkan celah pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan. Penghapusan data pada Oktober 2026 memperkuat dugaan bahwa pencatatan dan audit sarana penyadapan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Dampaknya merembet ke agenda legislasi: Komisi III DPR membahas RUU tentang Penyadapan, dan kasus ini menjadi alasan kuat memperketat aturan main penyadapan.
Apa isi usulan pengendalian dalam RUU Penyadapan?
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR pada Senin, 16 November 2026, Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan penyadapan. Pertama, sasaran penyadapan dibatasi secara limitatif, hanya untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, RUU perlu memuat larangan tegas agar penyadapan tidak dilakukan di luar sasaran yang ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, penyadapan harus dilakukan atas perintah tertulis pimpinan dengan batas waktu yang jelas — di Baintelkam diusulkan satu bulan — serta menerapkan sistem kompartementasi: pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis dipisahkan sebagai bentuk kontrol.
Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan wajib dicatat, catatan itu tidak boleh diubah atau dihapus, dan harus diaudit secara berkala. Kelima, pengawasan dilakukan berlapis melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam, fungsi inspektorat, dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Polri. Keenam, RUU perlu memuat sanksi tegas bagi penyalahgunaan, berupa pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP, pelanggaran kode etik hingga PTDH, serta hukuman disiplin.
Anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono menambahkan usulan agar RUU Penyadapan juga mengatur mekanisme izin pengadilan sebelum aparat melakukan penyadapan. Pembahasan RUU ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai Desember 2026 dengan target selesai pada 2026. Dokumentasi perkara dan arsip penyidikan yang rapi menjadi bagian penting dari proses hukum seperti ini; salinan digital dokumen dapat disimpan pada SSD eksternal portabel berkapasitas besar agar mudah dicari kembali, arsip besar dari berbagai instansi pada hard disk eksternal portabel berkapasitas besar, dan pengolahan data perkara dipercepat dengan SSD portabel V-GeN Platinum USB 3.2 Type C pada perangkat kerja tim penyidik.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Siapa saja tersangka dalam kasus ini?
Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso yang ditetapkan tersangka pada 3 November 2026, serta Slamet Uliandi pada 5 November 2026. Semua tuduhan masih berstatus dugaan karena belum ada putusan pengadilan.
Apa modus penyadapan yang diduga dilakukan?
Perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik, lalu hasilnya dilaporkan kepada pengguna akhir. Data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026.
Pasal apa yang menjerat para tersangka?
Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman enam tahun. Komisi III DPR juga meminta kasus ini diusut dengan pasal makar.
Apa sanksi etik yang sudah dijatuhkan?
Ahrie Sonta dijatuhi PTDH pada 10 November 2026 dan Eko Hadi Santoso dijatuhi PTDH pada 17 November 2026, keduanya menyatakan banding. Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya.
Apa yang diusulkan untuk mencegah penyalahgunaan penyadapan?
Kabaintelkam Polri mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, antara lain pembatasan sasaran, perintah tertulis dengan batas waktu, pencatatan yang tidak boleh dihapus, pengawasan berlapis, dan sanksi tegas. Anggota Komisi III juga mengusulkan izin pengadilan sebelum penyadapan dilakukan.
Kesimpulan
Kasus Penyadapan Ilegal di Indonesia menunjukkan betapa rapuhnya kontrol atas kewenangan penyadapan ketika prosedur diabaikan. Empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya sudah dijatuhi sanksi PTDH, dan proses pidana masih berjalan tanpa putusan pengadilan. Perintah yang diduga disampaikan lewat WhatsApp tanpa dokumen resmi, sasaran yang diduga mencakup Presiden hingga aktivis, serta penghapusan data pada Oktober 2026 menjadi inti persoalan. Kini, perhatian beralih ke RUU Penyadapan di DPR, yang diharapkan menutup celah penyalahgunaan melalui enam mekanisme pengendalian dan izin pengadilan.

