Bagaimana Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri?

Palu hakim di ruang sidang
Palu hakim di ruang sidang. Foto: Joe Gratz, CC0 via Wikimedia Commons

Bagaimana Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri? Jawaban singkatnya: setelah jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan, majelis hakim memeriksa perkara itu dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui 15 tahapan — mulai dari pembukaan sidang dan pembacaan dakwaan, pembuktian, tuntutan dan pembelaan, hingga putusan. Sejak 2 Januari 2026, tahapan itu diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggantikan KUHAP lama dari tahun 1981.

Apa dasar hukum persidangan pidana di Indonesia?

Persidangan pidana di pengadilan negeri berlandaskan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), yang ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). KUHAP baru memperkuat perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas, serta mengatur keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peradilan pidana, menurut Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Untuk perkara yang sudah berjalan berlaku ketentuan peralihan: menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2026, perkara yang sudah dalam tahap pemeriksaan terdakwa sebelum 2 Januari 2026 tetap diadili dengan KUHAP lama, sedangkan KUHAP baru berlaku penuh untuk perkara yang dilimpahkan setelah tanggal tersebut. Untuk memahami dasar hukum persidangan ini secara lengkap, tersedia buku KUHP No. 1 Tahun 2023 dan KUHAP No. 20 Tahun 2025 sebagai rujukan.

Bagaimana Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Berlangsung?

KUHAP baru menetapkan 15 tahapan persidangan. Pertama, pembukaan sidang dan pemeriksaan identitas: hakim ketua membuka sidang, menyatakan sidang terbuka untuk umum — kecuali perkara tertentu yang dinyatakan tertutup — lalu memeriksa identitas serta kondisi kesehatan terdakwa (Pasal 204 ayat (1)). Kedua, pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU), yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu dan tempat kejadian, serta ketentuan pidana yang dilanggar. Ketiga, kesempatan perdamaian atau keadilan restoratif.

Keempat, pengakuan bersalah: terdakwa yang didampingi penasihat hukum dapat mengakui perbuatannya, dengan syarat ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun dan pidana yang dijatuhkan tidak melebihi dua pertiga dari maksimum ancaman (Pasal 234). Kelima, perlawanan atas dakwaan, yang menggantikan eksepsi dalam KUHAP lama (Pasal 206). Bila perlawanan diterima, majelis hakim menjatuhkan putusan sela dan perkara berhenti; bila ditolak, sidang berlanjut ke pembuktian.

Keenam, pernyataan pembuka atau opening statement: JPU dan advokat menjelaskan bukti dan saksi atau ahli yang akan diajukan (Pasal 210 ayat (1)). Ketujuh, pembuktian oleh JPU. Kedelapan, pembuktian oleh terdakwa, termasuk saksi yang meringankan (a de charge). Kesembilan, rebuttal: JPU dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian terdakwa, dan advokat dapat memberikan sanggahan balik (Pasal 210 ayat (10)). Kesepuluh, argumen penutup atau closing argument atas seluruh bukti yang telah diperiksa (Pasal 231 ayat (1)).

Kesebelas, tuntutan pidana atau requisitoir: JPU menyampaikan pendapat tentang terbukti atau tidaknya dakwaan serta jenis dan berat pidana yang dimohonkan. Kedua belas, pembelaan atau pledoi: terdakwa atau penasihat hukumnya menanggapi tuntutan. Ketiga belas, replik dan duplik. Keempat belas, musyawarah majelis hakim, yang wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru (Pasal 51–54) (Pasal 251). Kelima belas, putusan, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 233 ayat (5) dan (6), Pasal 250).

Itulah gambaran Bagaimana Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri menurut KUHAP baru. Perlu dicatat, tidak setiap perkara menjalani seluruh 15 tahapan dalam urutan yang persis sama. Untuk memahami hukum acara ini beserta penjelasannya, tersedia buku KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan penjelasan sebagai rujukan.

Siapa saja pihak yang berperan dalam persidangan?

Majelis hakim memimpin sidang, memeriksa alat bukti, dan menjatuhkan putusan. Jaksa penuntut umum mewakili negara: ia membacakan dakwaan, mengajukan bukti, dan menyampaikan tuntutan. Terdakwa berhak membela diri, baik sendiri maupun melalui penasihat hukum, yang mendampinginya pada semua tahap pemeriksaan. Saksi dan ahli juga berperan penting: saksi korban biasanya diperiksa pertama, diikuti saksi lain dan ahli.

Apa saja hak terdakwa selama persidangan?

Prinsip dasarnya adalah praduga tak bersalah: seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Terdakwa berhak didampingi penasihat hukum, dan KUHAP baru mewajibkan penunjukan advokat bagi terdakwa yang terancam pidana mati, seumur hidup, atau 15 tahun atau lebih (Pasal 155 ayat (1)). Terdakwa juga berhak untuk diam dan menghadirkan saksi yang meringankan.

Dalam pembuktian, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif wettelijk: hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah. KUHAP baru (Pasal 235 ayat (1)) menyebut delapan alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, dan bukti elektronik.

Apa saja jenis putusan pengadilan?

Menurut Pasal 244 KUHAP baru, ada tiga jenis putusan utama. Putusan pemidanaan dijatuhkan bila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan bila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; terdakwa yang diputus bebas dan berada dalam tahanan dilepaskan sejak putusan diucapkan (Pasal 244 ayat (4)). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan bila perbuatan terbukti dilakukan terdakwa, tetapi bukan merupakan tindak pidana menurut hukum, atau ada alasan pemaaf atau pembenar.

Selain itu, KUHAP baru mengenal Putusan Pemaafan Hakim (Pasal 246): terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan kepadanya. Setelah putusan dibacakan, hakim ketua wajib memberitahukan hak terdakwa untuk menerima atau menolak putusan (Pasal 249 ayat (3)).

Bagaimana upaya hukum setelah putusan dijatuhkan?

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP baru, upaya hukum itu berupa perlawanan, banding, dan kasasi, serta hak terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK).

Banding diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, dengan tenggat tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 285 ayat (2)). Setelah putusan dibacakan, hakim menanyakan sikap terdakwa: menerima, banding, atau pikir-pikir. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 300 ayat (1)). Kasasi tidak dapat diajukan antara lain atas putusan bebas, Putusan Pemaafan Hakim, dan perkara yang diancam pidana penjara tidak lebih dari lima tahun (Pasal 299 ayat (2)).

Peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang diajukan terpidana atau ahli warisnya ke Mahkamah Agung (Pasal 318 sampai 325). Alasannya terbatas: ditemukan keadaan atau bukti baru (novum), hakim terbukti menerima hadiah atau janji, atau terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. PK atas dasar novum dan kekhilafan hakim tidak dibatasi jangka waktu, sedangkan PK atas dasar hakim menerima hadiah atau janji diajukan paling lama enam bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 319 ayat (2) dan (3)). PK tidak menunda eksekusi. Untuk memahami putusan dan upaya hukum ini secara mendalam, tersedia buku Analisis Pasal-Pasal Dominan dalam Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Umum sebagai bahan bacaan.

Berapa lama proses persidangan berlangsung?

Menurut standar pelayanan peradilan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012), perkara pidana umum harus diputus paling lama lima bulan sejak perkara didaftarkan oleh jaksa penuntut umum, bila terdakwa tidak ditahan. Lamanya sidang bergantung pada jumlah saksi dan ahli, kompleksitas perkara, serta kesiapan para pihak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah sidang pidana selalu terbuka untuk umum?

Pada umumnya ya, kecuali perkara tertentu yang dinyatakan tertutup untuk umum, misalnya perkara kesusilaan.

Apa yang terjadi bila perlawanan atas dakwaan diterima hakim?

Majelis hakim menjatuhkan putusan sela dan perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan atas putusan sela itu ke pengadilan tinggi dalam 14 hari.

Apakah terdakwa wajib didampingi pengacara?

Tidak selalu, tetapi penunjukan advokat wajib bagi terdakwa yang terancam pidana mati, seumur hidup, atau 15 tahun atau lebih.

Apa bedanya putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum?

Putusan bebas dijatuhkan bila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan lepas dijatuhkan bila perbuatan terbukti dilakukan, tetapi bukan tindak pidana atau ada alasan pemaaf atau pembenar.

Berapa lama waktu mengajukan banding dan kasasi?

Banding paling lama tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan; kasasi paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan.

Kesimpulan

Bagaimana Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri? Prosesnya berjalan dalam 15 tahapan menurut KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025): pembukaan sidang, pembacaan dakwaan, perdamaian, pengakuan bersalah, perlawanan, pernyataan pembuka, pembuktian, rebuttal, argumen penutup, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik, musyawarah, hingga putusan. Sepanjang proses itu, hak terdakwa dilindungi — praduga tak bersalah, pendampingan penasihat hukum, dan pembuktian yang menuntut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Putusan dapat berupa pemidanaan, bebas, lepas, atau pemaafan hakim, dan pihak yang tidak puas dapat menempuh banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *