Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Bagaimana Ketentuan Hukumnya?

Gedung pengadilan
Gedung pengadilan. Foto: Cantons-de-l'Est, CC0 via Wikimedia Commons

Hak Asuh Anak Setelah Perceraian ditentukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan demi kemenangan salah satu orang tua. Perceraian hanya memutus hubungan suami istri; kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidik anak tetap berlaku, sebagaimana ditegaskan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bila orang tua berselisih soal siapa yang mengasuh, pengadilan yang memutus. Bagi pasangan Muslim, anak yang belum berumur 12 tahun pada umumnya diasuh ibunya menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayah.

Siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian?

Jawabannya bergantung pada usia anak dan keadaan masing-masing orang tua. Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Bagi pasangan yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi patokan lebih rinci. Pasal 105 KHI menyatakan, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya; dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Patokan ini bukan harga mati: bila pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain, sebagaimana diatur Pasal 156 huruf c KHI.

Bagi pasangan non-Muslim, perkara hak asuh diputus Pengadilan Negeri dengan patokan yang sama, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 110 K/AG/2007. Hakim menimbang siapa yang selama ini benar-benar mengurus anak, kedekatan anak dengan masing-masing orang tua, kesediaan memberi akses bertemu bagi pihak lain, dan lingkungan tempat anak akan tumbuh; riwayat kekerasan atau penelantaran menjadi pertimbangan yang berat.

Apa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak?

Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip bahwa setiap keputusan tentang anak harus mengutamakan kesejahteraan, keamanan, dan tumbuh kembangnya. Prinsip ini dianut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 2 menjadikannya salah satu asas penyelenggaraan perlindungan anak. Mahkamah Konstitusi pun menegaskan asas ini dalam pertimbangan Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 sebagai prinsip yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak.

Dalam sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, prinsip ini berarti hakim tidak sekadar melihat siapa yang lebih mampu secara ekonomi. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 meminta hakim menggali fakta siapa yang selama ini benar-benar memenuhi tanggung jawab terhadap anak dan mempertimbangkan dampak psikologis bila pengasuhan dipindahkan tiba-tiba, termasuk stabilitas lingkungan, sekolah, dan pertemanan anak. Untuk memahami asas-asas hukum yang melandasi pertimbangan ini, tersedia buku Panduan Memahami Asas-Asas Hukum Pidana KUHP Nasional sebagai bahan bacaan.

Siapa yang wajib memberi nafkah anak setelah perceraian?

Kewajiban nafkah tidak ikut bercerai. Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Bagi pasangan Muslim, Pasal 105 huruf c KHI menegaskan hal yang sama: biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kewajiban ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana diatur Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974. Besarnya nafkah ditetapkan pengadilan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah, dan dapat dituntut bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah perceraian; selama perkara berjalan, nafkah dapat diminta berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bila nafkah tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran resmi (aanmaning) lalu permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara.

Apakah orang tua yang tidak mengasuh tetap boleh bertemu anak?

Ya. Hak bertemu adalah hak anak, bukan hadiah bagi orang tua. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak yang terpisah dari salah satu orang tuanya tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan hal ini: amar penetapan hak asuh harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya.

Menutup akses tanpa alasan yang sah dapat menjadi dasar gugatan pencabutan hak asuh. Pembatasan hanya dibenarkan bila pertemuan membahayakan anak, misalnya ada riwayat kekerasan, dan sebaiknya diputuskan lewat pengadilan atau kesepakatan tertulis, seperti pertemuan di tempat umum atau didampingi pihak ketiga. Jadwal kunjungan, menginap, dan liburan sebaiknya disepakati tertulis lewat mediasi agar tidak menjadi konflik baru. Perlu diketahui, membawa pergi anak di bawah umur tanpa hak juga dapat berurusan dengan hukum pidana; Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 menolak permohonan pengujian Pasal 330 ayat (1) KUHP lama tentang perbuatan tersebut, dan sejak 2 Januari 2026 berlaku KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) serta KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). Untuk memahami aturan terbaru ini, tersedia buku Anotasi KUHP KUHAP karya Eddy O.S. Hiariej, Reda Manthovani, M. Fatahillah Akbar, dan Taufik Rachman sebagai rujukan.

Bagaimana cara mengubah putusan hak asuh yang sudah berkekuatan hukum tetap?

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat begitu saja, tetapi hukum membuka ruang gugatan baru bila ada perubahan keadaan yang nyata dan menyangkut kepentingan anak. Penggugat harus membuktikan dua hal: ada perubahan keadaan sejak putusan terakhir, dan perubahan itu membuat pengasuhan saat ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan terbaik anak.

Alasan yang lazim diterima antara lain pemegang hak asuh menelantarkan anak, melakukan kekerasan fisik atau psikis, menyalahgunakan narkotika, berperilaku yang merusak moral anak, atau menghalangi anak bertemu orang tua yang lain. Sebaliknya, ibu yang menikah lagi tidak otomatis kehilangan hak asuh; yang dinilai hakim adalah kepentingan terbaik anak, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayah bila hal itu memberi dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim dan ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, didahului mediasi, dengan bukti seperti rapor sekolah, catatan dokter, pesan elektronik, dan keterangan saksi. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam perkara semacam ini, tersedia buku Asas-Asas Hukum Pidana KUHP Nasional panduan memahami lengkap dengan ilustrasi kasus terbaru sebagai bahan bacaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Hak Asuh Anak Setelah Perceraian otomatis jatuh ke ibu?

Tidak selalu. Bagi pasangan Muslim, anak di bawah 12 tahun pada umumnya diasuh ibu menurut Pasal 105 KHI, tetapi hakim dapat mengalihkan hak asuh bila itu lebih baik bagi anak. Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih diasuh ayah atau ibunya.

Apakah ibu kehilangan hak asuh bila menikah lagi?

Tidak otomatis. Tidak ada pasal yang menyatakan ibu kehilangan hak asuh karena menikah lagi. Yang dinilai adalah kepentingan terbaik anak; pernikahan baru hanya menjadi faktor pendukung bila disertai fakta lain yang membahayakan anak.

Sampai kapan ayah wajib memberi nafkah anak?

Sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana diatur Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974. Besarnya nafkah ditetapkan pengadilan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah.

Apakah anak boleh memilih tinggal dengan siapa?

Bagi pasangan Muslim, anak yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun atau lebih) berhak memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, menurut Pasal 105 huruf b KHI. Hakim juga mendengar keinginan anak sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Bagaimana bila mantan pasangan melarang bertemu anak?

Bila amar putusan mencantumkan kewajiban akses, larangan itu melanggar putusan dan dapat menjadi alasan menggugat pencabutan hak asuh, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Bila jadwal kunjungan yang sudah diputus tidak dipatuhi, dapat diminta eksekusi ke pengadilan.

Kesimpulan

Hak Asuh Anak Setelah Perceraian ditentukan demi kepentingan terbaik bagi anak: kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak, ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan, dan anak berhak bertemu kedua orang tuanya. Bagi pasangan Muslim, anak di bawah 12 tahun pada umumnya diasuh ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih. Putusan hak asuh bukan keputusan yang tidak dapat diubah; bila keadaan berubah dan pengasuhan tidak lagi sejalan dengan kepentingan anak, pengadilan dapat mengalihkannya. Yang terpenting, anak bukan objek sengketa orang tua — setiap keputusan harus menjaga kesejahteraan dan tumbuh kembangnya.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *