Aturan Hukum KDRT di Indonesia dan Cara Mendapatkan Perlindungan

Seorang prajurit memasang pita ungu, simbol kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga
Seorang prajurit memasang pita ungu, simbol kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga, dalam kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Foto: Sgt. Eric Glassey, U.S. Army, domain publik via Wikimedia Commons

Aturan Hukum KDRT di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jawaban singkatnya: kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana, bukan urusan pribadi yang harus disembunyikan. Korban berhak atas perlindungan — perlindungan sementara oleh polisi dalam 1 x 24 jam, perintah perlindungan dari pengadilan, hingga pendampingan dan rumah aman dari UPTD PPA. Bila Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan di rumah, Anda tidak sendirian dan bantuan tersedia.

Apa saja bentuk KDRT menurut undang-undang?

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT).

Pasal 5 UU PKDRT melarang empat bentuk kekerasan: kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6); kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat (Pasal 7); kekerasan seksual, antara lain pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial (Pasal 8); serta penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, termasuk membatasi atau melarang bekerja secara layak sehingga korban menjadi ketergantungan ekonomi (Pasal 9).

Lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT tidak hanya suami, istri, dan anak, tetapi juga keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di sana (Pasal 2). Tujuan undang-undang ini (Pasal 4) adalah mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bagaimana Aturan Hukum KDRT di Indonesia mengatur sanksi bagi pelaku?

Aturan Hukum KDRT di Indonesia menetapkan sanksi pidana yang berat dalam Bab VIII UU PKDRT (Pasal 44 sampai dengan Pasal 49). Kekerasan fisik diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta; bila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta; dan bila mengakibatkan matinya korban, paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta (Pasal 44). Kekerasan psikis diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9 juta (Pasal 45 ayat 1).

Kekerasan seksual diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta (Pasal 46); bila dilakukan untuk tujuan komersial, paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp300 juta (Pasal 47); dan bila mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan sembuh, gangguan daya pikir dan kejiwaan, atau gugur atau matinya janin dalam kandungan, paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp500 juta (Pasal 48). Penelantaran rumah tangga diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (Pasal 49). Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan kewajiban mengikuti program konseling.

Di luar UU PKDRT, kekerasan fisik juga dapat dijerat sebagai penganiayaan menurut KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026: Pasal 466 mengancam penganiayaan biasa dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III sebesar Rp50 juta, dan bila mengakibatkan luka berat, paling lama 5 tahun; Pasal 468 mengatur penganiayaan berat dengan ancaman paling lama 8 tahun, dan bila mengakibatkan kematian, paling lama 10 tahun. Kekerasan seksual juga dapat dijerat UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan proses pidananya diatur KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). Untuk memahami aturan terbaru ini secara lengkap, tersedia buku KUHP, KUHAP dan Penyesuaian Pidana edisi terbaru sebagai rujukan.

Apakah KDRT termasuk delik aduan?

Sebagian tindak pidana KDRT merupakan delik aduan, artinya proses hukum baru berjalan bila korban mengadu. Hal ini berlaku antara lain untuk kekerasan fisik ringan antara suami dan istri (Pasal 44 ayat 4) dan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya (Pasal 46), sebagaimana diatur Pasal 51 dan Pasal 53 UU PKDRT. Sebaliknya, kekerasan seksual untuk tujuan komersial (Pasal 47) dan kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat atau gangguan jiwa (Pasal 48) merupakan delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan korban.

Korban memegang kendali atas kelanjutan perkara untuk bentuk-bentuk kekerasan tertentu, dan pengaduan dapat dicabut — tetapi pencabutan pengaduan tidak menghapus hak korban atas perlindungan. Untuk memahami dasar hukum dan aturan terbaru ini secara menyeluruh, tersedia buku KUHP, KUHAP dan Penyesuaian Pidana edisi terbaru sebagai bahan bacaan.

Bagaimana cara mendapatkan perlindungan?

Langkah pertama adalah mengutamakan keselamatan. Bila ada ancaman langsung atau luka berat, keluar dari rumah bersama anak bila memungkinkan, pergi ke rumah keluarga atau tetangga tepercaya, fasilitas kesehatan, atau kantor polisi. Dalam keadaan darurat, hubungi layanan darurat Polri di nomor 110.

Langkah kedua, laporkan kejadian ke polisi — ke SPKT atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polsek, Polres, atau Polda terdekat. Polisi wajib memberikan perlindungan sementara paling lambat 1 x 24 jam sejak menerima laporan, lalu meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dalam 1 x 24 jam. Perintah perlindungan dapat membatasi pelaku mendekati korban. Untuk memahami jalur hukum dan perlindungan korban secara lengkap, tersedia buku KUHP, KUHAP dan Penyesuaian Pidana 2026 sebagai rujukan.

Langkah ketiga, minta pendampingan dari UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) di kabupaten atau kota Anda, yang sebelumnya dikenal sebagai P2TP2A. Layanannya meliputi penerimaan pengaduan, konseling psikologis, pendampingan ke kepolisian dan pengadilan, fasilitasi visum, hingga rumah aman. Layanan pengaduan nasional SAPA 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dihubungi di nomor 129 atau WhatsApp 08111-129-129. Komnas Perempuan juga menerima pengaduan dan memberi rujukan lembaga layanan, sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat mendampingi proses hukum korban.

Apa saja hak korban KDRT?

UU PKDRT menjamin hak korban atas perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara rahasia, serta pendampingan pekerja sosial dan pembimbing rohani. Pemulihan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006.

Korban juga berhak mendapatkan visum et repertum, yaitu laporan dokter untuk keperluan hukum, yang lazimnya diminta polisi sebagai bukti. Simpanlah bukti-bukti yang ada: foto luka, tangkapan layar ancaman, rekam medis, dan keterangan saksi. Bila ada ancaman serius, korban dapat meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Layanan pemerintah pada dasarnya tidak dipungut biaya dari korban, dan identitas korban dapat dirahasiakan bila diminta.

Skala masalah ini nyata. Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan 2025 yang dirilis Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan pada 13 Agustus 2026 mencatat 38.810 laporan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2025, dan 9.170 di antaranya adalah kasus KDRT. Angka yang tercatat diyakini baru puncak gunung es, karena banyak korban belum melapor.

Penting untuk diingat: tidak ada perbuatan korban yang membenarkan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab pelaku, dan meminta bantuan adalah hak, bukan aib. Bila Anda menyaksikan kekerasan terhadap anggota keluarga, tetangga, atau rekan kerja, Anda juga dapat melapor — laporan polisi dapat disampaikan oleh siapa saja yang mengetahui peristiwa pidana, tidak harus korban sendiri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah KDRT hanya dialami perempuan?

Tidak. UU PKDRT melindungi siapa pun dalam lingkup rumah tangga, termasuk laki-laki dan anak, meski data Komnas Perempuan menunjukkan perempuan menjadi korban terbanyak.

Ke mana melapor bila mengalami KDRT?

Melapor ke polisi (SPKT atau Unit PPA) di Polsek, Polres, atau Polda terdekat, atau hubungi SAPA 129 di nomor 129 atau WhatsApp 08111-129-129, dan UPTD PPA di kabupaten atau kota Anda. Dalam keadaan darurat, hubungi 110.

Apakah melapor KDRT dipungut biaya?

Tidak. Layanan pemerintah untuk korban, termasuk laporan polisi dan pendampingan UPTD PPA, pada dasarnya tidak dipungut biaya.

Apa itu perintah perlindungan?

Perintah perlindungan adalah penetapan pengadilan yang membatasi pelaku, misalnya melarang mendekati korban. Polisi wajib memberi perlindungan sementara paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima laporan, lalu meminta penetapannya dari pengadilan dalam 1 x 24 jam.

Apakah korban KDRT bisa mendapatkan rumah aman?

Ya. UPTD PPA di daerah menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan tempat perlindungan rahasia, beserta pendampingan psikologis dan hukum.

Kesimpulan

Aturan Hukum KDRT di Indonesia memberi jalan yang jelas bagi korban: UU PKDRT mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 20 tahun, polisi wajib memberi perlindungan sementara dalam 1 x 24 jam, dan pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan. Korban dapat melapor ke polisi, menghubungi SAPA 129, atau mendatangi UPTD PPA untuk pendampingan, konseling, visum, hingga rumah aman — tanpa biaya. Kekerasan dalam rumah tangga bukan aib korban; melapor adalah hak, dan perlindungan adalah kewajiban negara.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *