HomePeristiwaDuh, Ternyata 70 Persen Tanah di Banjarnegara Rawan Longsor, BPBD pun Pusing
evakuasi-longsor-banjarnegara

Duh, Ternyata 70 Persen Tanah di Banjarnegara Rawan Longsor, BPBD pun Pusing

Peristiwa 0 0 likes 605 views share

BanjarnegaraNews.com, Banjarnegara – Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Banjarnegara Yanu Harsono mengaku pusing saat dihadapkan pada persoalan relokasi pemukiman korban longsor di Banjarnegara.
Kesulitan utama yang ia hadapi dalam tahapan relokasi adalah menemukan lahan yang memenuhi syarat dijadikan tempat relokasi.
Padahal, sebagian besar tanah di Banjarnegara rawan longsor.
“70 persen tanah di Banjarnegara rawan longsor, berupa perbukitan. Sehingga mencari tanah yang ideal untuk relokasi susah, tapi mau tidak mau harus kami persiapkan,” katanya, Rabu (16/11).
Setelah menemukan lahan yang dianggap cocok untuk lokasi relokasi, BPBD, kata Yanu, pun tak bisa langsung merealisasikan pembangunan.
Pihaknya harus menunggu hasil kajian dari Badan Geologi untuk mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.
Jika rekomendasi Badan Geologi menyatakan tanah tersebut tak layak sebagai tempat relokasi, BPBD harus mencari calon tempat lain, lalu diajukan kembali ke Badan Geologi untuk mendapatkan rekomendasi.
“Karena itu, relokasi memakan waktu lama karena prosesnya panjang, tak semudah yang dibayangkan,”katanya
Tak sampai di situ, setelah diperoleh tanah yang cocok sesuai rekomendasi Badan Geologi, kata Yanu, pihaknya harus membebaskan atau membeli lahan tersebut dari pemiliknya yang butuh waktu lama.

Setelah lahan terbeli, pihaknya baru bisa melakukan pengukuran tanah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kalau lahannya adalah tanah bengkok desa, eksekusinya bisa cepat. Tapi kalau tanah milik pribadi, negosiasinya akan lama,”katanya

Selanjutnya, kata Yanu, pihaknya juga harus memikirkan mengenai sumber pembiayaan pembangunan rumah setelah lahan selesai dipersiapkan.

Selama ini, sumber pembiayaan pembangunan hunian relokasi mengandalkan bantuan Pemerintah Provinsi Jateng berkisar 15 juta, dan pemerintah pusat sekitar 20 juta, serta sumbangan donatur.

Bantuan tersebut akan masuk ke rekening masing-masing penerima. Namun, realisasi pembangunan dilakukan kelompok masyarakat yang dibentuk desa.

“Pengerjaannya dilakukan Pokmas agar pembangunannya sesuai rencana. Sebelum rumah ditempati, kami undi untuk siapa menempati rumah mana,” katanya.

Sumber : tribunnews.com

Kabarkan ke Warga Banjarnegara!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *